JAKARTA – Pemerintah terus mendorong penerapan Undang-Undang Satu Data Indonesia (UU SDI) sebagai langkah memperkuat efisiensi birokrasi, meningkatkan koordinasi antarlembaga, serta menyelaraskan program pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah. Integrasi informasi nasional diharapkan mampu mengurangi tumpang tindih kebijakan, mempercepat proses administrasi, dan memastikan pembangunan berjalan lebih efektif berdasarkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Upaya tersebut diperkuat melalui kegiatan Sosialisasi UU SDI yang diselenggarakan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) di Jakarta. Regulasi yang telah disahkan DPR RI pada 6 Oktober 2026 tersebut menjadi landasan untuk menyelaraskan pengelolaan informasi antarkementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menyampaikan bahwa data memiliki nilai strategis bagi keberlangsungan pembangunan nasional. Menurutnya, informasi yang dimiliki Indonesia harus dikelola secara terstruktur agar mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Data tidak sekadar menjadi bagian dari administrasi pemerintahan, tetapi merupakan aset berharga bangsa yang akan menentukan arah dan masa depan pembangunan Indonesia, ungkap Rachmat Pambudy.
Ia menambahkan, informasi dari sektor kependudukan, pendidikan, kesehatan, pertanian, hingga sumber daya alam perlu diselaraskan. Ketersediaan data berkualitas dapat membantu pemerintah menyusun perencanaan pembangunan, menentukan kebijakan fiskal, serta meningkatkan ketepatan penyaluran bantuan sosial.
Dukungan terhadap penerapan kebijakan tersebut juga disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian. Ia menilai integrasi data dapat memperkuat keselarasan program pemerintah pusat dan daerah sehingga pelaksanaan pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri.
Menurut Tito, akses informasi yang terintegrasi memungkinkan pemerintah daerah mengetahui berbagai program pusat di wilayahnya tanpa harus melakukan koordinasi berulang yang membutuhkan biaya tambahan.
Keberadaan Satu Data Indonesia akan memudahkan daerah memperoleh informasi mengenai program pemerintah pusat, sehingga kebutuhan perjalanan dinas dan koordinasi berulang dapat ditekan, jelas Tito.
Ia memberikan contoh pembangunan jalan nasional yang perlu disesuaikan dengan pembangunan jalan provinsi. Begitu pula jaringan irigasi, ketika pemerintah pusat menangani saluran primer, sedangkan pemerintah daerah melanjutkan pembangunan jaringan sekunder dan tersier.
Tito turut menjelaskan bahwa Kemendagri telah mengembangkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Platform tersebut menyediakan informasi perencanaan program, anggaran daerah, APBD, hingga perkembangan realisasi belanja bulanan.
Melalui kebijakan tersebut, pemerintah berharap perencanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan semakin efektif. Perlindungan data pribadi dan keamanan informasi juga harus tetap dijaga agar integrasi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
