Oleh: Citra Kurnia Khudori)*
Stimulus ekonomi menjelang akhir tahun bukan sekadar instrumen untuk meringankan pengeluaran masyarakat, melainkan juga kesempatan menjaga pertumbuhan di tengah meningkatnya kebutuhan rumah tangga. Kebijakan yang menyasar konsumsi, bantuan pangan, dan transportasi perlu dipastikan menghasilkan manfaat berantai, mulai dari penerima bantuan hingga pelaku usaha di daerah.
Momentum Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 menjadi ujian penting. Peningkatan mobilitas masyarakat berpotensi menghidupkan perdagangan, pariwisata, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Namun, tambahan daya beli serta biaya perjalanan yang lebih terjangkau harus benar-benar berubah menjadi transaksi ekonomi, termasuk di wilayah yang jauh dari pusat pertumbuhan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa pemerintah menyiapkan stimulus kuartal IV 2026 untuk menjaga daya beli dan konsumsi rumah tangga. Kebijakan tersebut mencakup bantuan beras, Bantuan Subsidi Upah (BSU), program satu orang satu rekening, serta insentif transportasi menjelang libur akhir tahun.
Bantuan beras sebesar 10 kilogram per bulan disiapkan bagi 33,24 juta keluarga penerima manfaat selama Oktober hingga Desember 2026, dengan anggaran sekitar Rp17,54 triliun. Sementara itu, BSU sebesar Rp300.000 per bulan selama tiga bulan menyasar sekitar 13,3 juta pekerja. Penerima yang memenuhi ketentuan dapat memperoleh total Rp900.000.
Bagi keluarga berpenghasilan rendah, kedua bantuan tersebut dapat memberikan ruang bernapas pada anggaran rumah tangga. Pengeluaran pangan yang berkurang dan tambahan pendapatan memungkinkan masyarakat membeli kebutuhan lain. Perputaran belanja ini berpotensi menguntungkan warung, pasar tradisional, pedagang kecil, hingga penyedia jasa di lingkungan sekitar.
Meski demikian, keberhasilan stimulus tidak cukup diukur dari besarnya anggaran atau jumlah penerima. Ketepatan data, kecepatan penyaluran, dan kemudahan mengakses bantuan menjadi penentu utama. Pengawasan diperlukan agar kelompok rentan tidak tertinggal akibat kendala administrasi maupun distribusi.
Pemerintah pusat dan daerah juga perlu menyediakan informasi terbuka mengenai syarat penerima, jadwal pencairan, serta saluran pengaduan. Transparansi memudahkan masyarakat memeriksa haknya sekaligus membantu petugas mengidentifikasi masalah sebelum meluas. Di tingkat lokal, koordinasi dengan perangkat desa, lembaga keuangan, dan penyedia layanan dapat mempercepat penyelesaian kendala penyaluran.
Di sektor transportasi, pemerintah menyiapkan diskon tiket kapal dan pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah bagi penerbangan domestik kelas ekonomi. Insentif ini diharapkan mengurangi biaya perjalanan masyarakat yang hendak pulang kampung, berwisata, atau mengunjungi keluarga.
Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Lukman F Laisa menyampaikan bahwa anggaran PPN ditanggung pemerintah untuk penerbangan domestik kelas ekonomi mencapai Rp722 miliar. Insentif berlaku bagi penerbangan 22 Desember 2026 hingga 10 Januari 2027, dengan periode pembelian tiket mulai 20 Oktober 2026 hingga 10 Januari 2027 sesuai ketentuan.
Turunnya biaya transportasi udara dapat mendorong kunjungan ke destinasi wisata dan memperluas kegiatan ekonomi antardaerah. Namun, dampaknya berpotensi terkonsentrasi pada wilayah yang memiliki konektivitas baik. Daerah dengan jadwal penerbangan terbatas memerlukan dukungan moda transportasi lanjutan agar ikut menikmati peningkatan perjalanan.
Transportasi laut juga memegang peran strategis, khususnya bagi masyarakat kepulauan. Kepala Cabang PT PELNI (Persero) Balikpapan, Juni Samsudin, menyampaikan adanya diskon 30 persen dari tarif dasar tiket kapal penumpang kelas ekonomi untuk periode Natal dan Tahun Baru. Penjualan dibuka pada 27 Oktober 2026 untuk keberangkatan 17 Desember 2026 hingga 10 Januari 2027, dengan kuota terbatas.
Diskon tiket kapal bukan hanya membantu penumpang, tetapi juga berpotensi menggerakkan ekonomi pelabuhan dan kawasan tujuan. Pedagang makanan, penginapan, jasa angkutan lokal, serta penjual produk khas daerah dapat memperoleh tambahan pelanggan ketika arus perjalanan meningkat.
Agar manfaatnya merata, pemerintah daerah perlu menghubungkan kebijakan nasional dengan kesiapan ekonomi lokal. Promosi wisata, perbaikan akses dari terminal dan pelabuhan, penyelenggaraan kegiatan masyarakat, serta kemitraan dengan UMKM dapat memperpanjang rantai manfaat stimulus. Pelaku usaha kecil juga membutuhkan informasi mengenai lonjakan kunjungan agar mampu menyiapkan stok, tenaga kerja, dan layanan.
Kesiapan daerah tidak hanya ditentukan oleh banyaknya wisatawan yang datang. Ketersediaan fasilitas umum, kebersihan kawasan, keamanan, dan kemudahan pembayaran juga memengaruhi apakah pengunjung akan membelanjakan uangnya di usaha setempat. Tanpa persiapan, tambahan pengunjung justru dapat menimbulkan kepadatan dan menurunkan kualitas pengalaman perjalanan.
Selain peluang, pemerintah juga berupaya mengantisipasi risiko kenaikan harga selama musim liburan. Sebab, tarif angkutan lanjutan yang melonjak, pasokan barang yang tersendat, atau layanan wisata yang tidak memadai dapat menggerus manfaat bantuan dan diskon perjalanan. Untuk itu, pemantauan harga, ketersediaan kebutuhan pokok, dan perlindungan konsumen perlu berjalan bersamaan dengan pelaksanaan stimulus.
Stimulus akhir tahun akan dinilai dari dampaknya terhadap kesejahteraan dan aktivitas ekonomi nyata, bukan hanya tingkat penyerapan anggaran. Jika bantuan tepat sasaran, transportasi terjangkau, dan UMKM lokal mendapat peluang, perputaran ekonomi dapat meluas hingga daerah. Dengan pengawalan yang konsisten, kebijakan jangka pendek ini berpotensi memperkuat fondasi pertumbuhan yang lebih inklusif setelah musim liburan berakhir. Evaluasi berkala juga akan memperkuat kebijakan berikutnya.
)* Pemerhati isu sosial-ekonomi
