Oleh : Frans Nawipa
Pembangunan Papua dilakukan secara terpadu dan komprehensif melibatkan lintas sektoral. Kompleksitas persoalan, kekayaan sumber daya alam, keberagaman sosial dan budaya, serta karakteristik geografis yang khas menuntut hadirnya ruang bersama yang mampu mempertemukan seluruh pemangku kepentingan. Pembangunan berkelanjutan di Tanah Papua membutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, masyarakat adat, akademisi, organisasi masyarakat sipil, pelaku usaha, dan berbagai mitra pembangunan. Dalam konteks inilah Papeda Summit 2026 memiliki arti penting sebagai ruang untuk menyatukan gagasan, memperkuat kerja sama, dan membangun arah pembangunan Papua yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Pelaksanaan Papeda Summit 2026 di Sorong, Papua Barat Daya, pada 2-4 September mendatang menjadi momentum strategis untuk memperkuat kesadaran bahwa masa depan Papua harus dibangun melalui kebersamaan. Forum ini tidak sekadar menjadi tempat berkumpul dan berdiskusi, melainkan ruang untuk mempertemukan beragam pandangan serta menyusun langkah bersama menghadapi tantangan pembangunan. Kehadiran berbagai unsur dari enam provinsi di Tanah Papua menunjukkan bahwa pembangunan berkelanjutan harus dilihat sebagai agenda bersama yang melampaui batas administrasi dan kepentingan sektoral.
Dukungan Gubernur Papua Pegunungan John Tabo terhadap pelaksanaan Papeda Summit 2026 memperlihatkan pentingnya komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat kolaborasi pembangunan. John Tabo memandang forum tersebut sebagai kegiatan yang baik karena mempertemukan berbagai pihak untuk membahas masa depan Papua. Dukungan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa pembangunan yang berhasil tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran atau banyaknya program, tetapi juga pada kemampuan seluruh pihak untuk duduk bersama, menyamakan pandangan, dan membangun kerja sama berdasarkan kepentingan masyarakat.
Salah satu gagasan penting yang disampaikan John Tabo adalah perlunya pengembangan komoditas lokal Papua sebagai penggerak ekonomi masyarakat adat. Pandangan ini patut menjadi perhatian dalam agenda pembangunan berkelanjutan. Papua memiliki berbagai potensi ekonomi lokal yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa harus mengabaikan kelestarian lingkungan dan nilai-nilai budaya. Pengembangan potensi tersebut harus diarahkan agar masyarakat menjadi pelaku utama, bukan sekadar penonton dalam aktivitas ekonomi yang berlangsung di wilayahnya.
Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan harus memberikan manfaat nyata kepada masyarakat di sekitar sumber daya tersebut berada. Karena itu, masyarakat adat perlu memperoleh ruang yang memadai untuk berpartisipasi dalam pengelolaan wilayah dan sumber daya alam. Pembangunan yang menghormati hak masyarakat adat tidak seharusnya dipandang sebagai hambatan, melainkan sebagai fondasi untuk menciptakan kebijakan yang lebih adil, diterima masyarakat, dan mampu bertahan dalam jangka panjang. Ketika masyarakat merasa memiliki ruang dalam menentukan masa depannya, pembangunan akan memperoleh legitimasi sosial yang lebih kuat.
Kepala Regional EcoNusa Wilayah Papua Maryo Sanuddin menyampaikan bahwa akademisi menjadi salah satu kelompok yang akan dilibatkan dalam Papeda Summit 2026. Forum yang diperkirakan menghadirkan sekitar 500 peserta dan sekitar 100 pembicara serta moderator tersebut menunjukkan besarnya peluang pertukaran gagasan yang dapat terjadi. Keterlibatan pemerintah pusat, perwakilan kedutaan besar, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan mitra pembangunan dapat menciptakan jejaring kolaborasi yang lebih luas untuk mendukung agenda pembangunan berkelanjutan di Tanah Papua.
Pameran produk lokal dan praktik baik masyarakat adat dari enam provinsi di Tanah Papua juga menjadi bagian penting dari semangat tersebut. Selama ini, masyarakat adat telah memiliki banyak pengetahuan dan pengalaman dalam menjaga hubungan antara manusia dan alam. Praktik-praktik baik tersebut perlu memperoleh ruang yang lebih luas untuk diperkenalkan dan dikembangkan. Pembangunan berkelanjutan tidak selalu harus dimulai dengan konsep baru, tetapi juga dapat belajar dari kearifan yang telah diwariskan dan terbukti menjaga keseimbangan kehidupan masyarakat selama bertahun-tahun.
Momentum Papeda Summit semakin penting dengan rencana penyusunan Deklarasi Sorong sebagai komitmen bersama enam provinsi di Tanah Papua. Deklarasi tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai dokumen simbolik, melainkan menjadi pijakan moral dan politik untuk memperkuat kolaborasi. Komitmen bersama harus diterjemahkan ke dalam agenda yang jelas, terukur, dan mampu menjawab persoalan nyata masyarakat. Kolaborasi antardaerah juga perlu diperkuat agar berbagai pengalaman baik dapat saling dipelajari dan diterapkan sesuai kebutuhan masing-masing wilayah.
Membangun Papua yang berkelanjutan pada akhirnya merupakan pekerjaan bersama. Tidak ada satu pihak yang dapat menyelesaikan seluruh persoalan sendirian. Pemerintah membutuhkan dukungan masyarakat, masyarakat membutuhkan ruang partisipasi yang nyata, akademisi menyediakan basis pengetahuan, sementara organisasi masyarakat sipil dan mitra pembangunan dapat memperkuat kapasitas serta jejaring kerja sama. Semua unsur tersebut harus bergerak dalam semangat saling menghormati dan menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama.
Papua membutuhkan pembangunan yang tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga menjaga keberlanjutan, memperkuat keadilan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Melalui semangat kolaborasi yang dibangun dalam Papeda Summit 2026, harapan tersebut dapat semakin mendekati kenyataan. Sorong dapat menjadi titik temu bagi lahirnya komitmen bersama bahwa masa depan Tanah Papua harus dibangun dengan kebersamaan, menghormati kearifan lokal, dan memastikan kekayaan alam Papua menjadi sumber kesejahteraan bagi generasi hari ini maupun generasi yang akan datang.
*Penulis adalah Tokoh Muda Papua
