JAKARTA – Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, digitalisasi bantuan sosial (bansos) dinilai menjadi langkah strategis untuk memperluas perlindungan sosial. Pembenahan sistem penyaluran bantuan diharapkan membuat program pemerintah semakin tepat sasaran dan menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mochammad Firman Hidayat mengatakan digitalisasi perlindungan sosial merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan efektivitas belanja negara sekaligus memperkuat daya beli masyarakat.
“Kemudian saya kira berbagai langkah digitalisasi pemerintahan seperti digitalisasi perlinsos yang sedang dilakukan sekarang ini akan mampu meningkatkan belanja bansos lebih tepat sasaran sehingga bisa memberikan multiplier efek yang lebih besar ke konsumsi masyarakat,” ujar Firman dalam sebuah diskusi di Stasiun Televisi Swasta (22/10).
Menurutnya, sistem digital membuka kesempatan bagi masyarakat yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai calon penerima bantuan. Pemerintah juga telah menguji coba digitalisasi bansos di Banyuwangi dan Bali.
Firman menilai perluasan sistem tersebut dapat memperbaiki transparansi sekaligus mengurangi risiko masyarakat yang berhak justru tidak memperoleh bantuan.
Di tempat yang sama, pengamat ekonomi INDEF Abra Talattov menilai penguatan perlindungan sosial perlu berjalan seiring dengan upaya menjaga daya beli masyarakat. Tekanan harga pangan dan energi masih menjadi tantangan yang membutuhkan perhatian pemerintah.
“Makanya betul-betul pemerintah harus bisa mengantisipasi jangan sampai tekanan terhadap harga pangan maupun energi tadi bisa makin menekan daya beli masyarakat,” kata Abra.
Menurut Abra, pertumbuhan ekonomi perlu terus didorong melalui investasi, konsumsi masyarakat, dan kebijakan pemerintah yang mampu menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.
Di sisi lain, pengamat politik Adi Prayitno menyebut bantuan sosial menjadi salah satu program yang mendapat penilaian positif masyarakat selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Kalau dari data parameter kan kemarin ada sekitar 65% masyarakat yang menyatakan puas terkait dengan dua tahun pemerintahan Pak Prabowo-Gibran,” ujar Adi.
Menurut Adi, selain bansos, pemberantasan korupsi, ketahanan pangan, dan perluasan akses pendidikan turut memengaruhi penilaian masyarakat terhadap kinerja pemerintah.
Memasuki tahun ketiga, digitalisasi bansos diharapkan memperkuat kualitas pelayanan publik dan memastikan bantuan tersalurkan secara transparan. Perbaikan tata kelola, pengendalian harga kebutuhan pokok, serta penguatan ekonomi masyarakat menjadi bagian penting agar manfaat pembangunan semakin merata. (*)
