JAYAPURA – Upaya memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem di Papua terus menunjukkan perkembangan positif. Pemerintah Provinsi Papua bersama Kementerian Sosial Republik Indonesia saat ini mematangkan pelaksanaan Program Sekolah Rakyat yang diproyeksikan menjadi salah satu instrumen penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus membuka peluang masa depan yang lebih baik bagi generasi muda Papua.
Program yang merupakan bagian dari strategi nasional tersebut tidak hanya berfokus pada penyediaan fasilitas pendidikan, tetapi juga dirancang untuk menjangkau anak-anak yang selama ini menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan pendidikan yang memadai.
Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Regional VI Papua Kementerian Sosial RI, John Herman Mampioper, mengatakan perkembangan pelaksanaan Program Sekolah Rakyat telah disampaikan kepada Gubernur Papua, termasuk berbagai tahapan persiapan pembangunan sarana pendidikan permanen di sejumlah daerah.
“Kami melaporkan kepada Pak Gubernur terkait perkembangan terkini Program Sekolah Rakyat yang menjadi program strategis nasional. Saat ini sudah berjalan Sekolah Rakyat Menengah Atas 29 di Kamkey, Sekolah Rakyat Terintegrasi 75 di Pasir Dua, serta sekolah rakyat di Sarmi dan Biak Numfor,” ujar John Herman Mampioper.
Keberadaan sekolah-sekolah tersebut menjadi fondasi awal dalam menghadirkan layanan pendidikan yang lebih inklusif. Seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat, pemerintah juga terus memperkuat infrastruktur agar kapasitas layanan dapat diperluas secara bertahap.
Menurut John, proses administrasi pembangunan gedung permanen kini memasuki tahap akhir. Setelah seluruh tahapan pengadaan selesai, pembangunan fisik ditargetkan dapat dimulai secara bersamaan di sejumlah wilayah.
“Kami harapkan bulan Juli 2026 pembangunan fisik sudah berjalan secara simultan di Biak, Sarmi, Maribu, Muaratami, dan Kabupaten Jayapura,” tegas John Herman Mampioper.
Selain lokasi yang telah memasuki tahap persiapan pembangunan, pemerintah juga mendorong perluasan program ke sejumlah kabupaten lain seperti Supiori, Mamberamo Raya, Waropen, dan Keerom. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan semakin banyak anak Papua memperoleh kesempatan belajar yang setara.
Tingginya minat masyarakat terhadap Program Sekolah Rakyat menjadi indikator besarnya harapan terhadap peningkatan akses pendidikan. Saat ini kapasitas sekolah masih terbatas karena faktor ketersediaan lahan dan fasilitas.
“Harapan kami, setelah gedung baru rampung, tahun depan kapasitas bisa meningkat hingga ribuan siswa sehingga anak-anak dari berbagai kabupaten dapat terakomodasi,” tambah John Herman Mampioper.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Papua, Herald J. Berhitu, menegaskan pemerintah daerah terus mempercepat penyelesaian seluruh dokumen pendukung agar pembangunan dapat berjalan sesuai rencana.
“Program ini tidak hanya membuka akses pendidikan, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar lokasi sekolah,” ujar Herald J. Berhitu.
Menurutnya, dampak program tersebut tidak berhenti pada sektor pendidikan. Aktivitas pembangunan dan operasional sekolah diyakini akan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal serta membuka peluang usaha bagi masyarakat sekitar.
“Program ini diharapkan menjadi instrumen penting dalam upaya pengentasan kemiskinan di Papua,” pungkas Herald J. Berhitu.
Dengan dukungan fasilitas pendidikan, kebutuhan belajar yang ditanggung negara, serta pemanfaatan teknologi digital dalam proses pembelajaran, Program Sekolah Rakyat diharapkan menjadi jalan baru bagi lahirnya generasi Papua yang lebih unggul, berdaya saing, dan siap menghadapi tantangan masa depan.
