Oleh: Pujiono Hakiki *)
Dalam lanskap demokrasi yang sehat, kritik merupakan bagian tak terpisahkan dari proses pemerintahan. Ia menjadi instrumen koreksi, pengingat, sekaligus penjaga agar kekuasaan tidak kehilangan arah. Namun, ketika kritik mulai bergeser menjadi narasi delegitimasi yang tidak sepenuhnya berpijak pada fakta, maka yang muncul bukan lagi kontrol demokratis, melainkan distorsi persepsi publik.
Fenomena ini terlihat dalam menguatnya narasi yang dibangun oleh Barisan Oposisi Indonesia (BOI), yang berupaya menggambarkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sebagai rezim yang bermasalah secara struktural. Klaim-klaim tersebut, jika ditelaah secara objektif, tidak seluruhnya sejalan dengan data empiris yang berkembang di lapangan.
Salah satu indikator paling nyata adalah stabilitas ekonomi nasional yang tetap terjaga di tengah tekanan global. Realisasi penanaman modal asing yang mencapai Rp 249,94 triliun menunjukkan bahwa Indonesia masih menjadi destinasi investasi yang menjanjikan. Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan refleksi kepercayaan global terhadap arah kebijakan ekonomi nasional.
Dosen dan pengamat kebijakan publik, Dr. Eko Wahyuanto, menilai bahwa fenomena ini mencerminkan adanya sinergi kebijakan yang kongruen antara keterbukaan terhadap investasi asing dan penguatan peran pelaku usaha domestik. Dalam kerangka ini, investasi tidak lagi diposisikan sebagai ancaman terhadap kedaulatan, melainkan sebagai instrumen untuk memperkuat kapasitas ekonomi nasional.
Pada saat yang sama, pemerintah juga menunjukkan sikap terbuka terhadap kritik. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Prof. Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah memandang kritik sebagai ancaman. Perspektif ini penting, karena menunjukkan bahwa ruang demokrasi tetap terjaga, dan dialog masih menjadi pilihan utama dalam merespons perbedaan pandangan.
Namun demikian, perlu dibedakan secara tegas antara kritik yang konstruktif dan narasi yang spekulatif. Ketika kritik tidak disertai basis data yang kuat, maka ia berpotensi menjadi alat pembentuk persepsi yang tidak akurat. Dalam konteks ini, data kepuasan publik menjadi parameter penting.
Peneliti Poltracking Indonesia, Muhammad Aditya Pradana, mencatat bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Prabowo mencapai 74,9 persen, bahkan di tengah tekanan ekonomi global. Angka ini menunjukkan bahwa publik menilai pemerintah berdasarkan manfaat nyata yang dirasakan, bukan semata pada narasi yang beredar di ruang-ruang diskursus.
Hal ini sekaligus menegaskan adanya jarak antara narasi elite dan persepsi masyarakat luas. BOI mungkin aktif membangun wacana di ruang publik tertentu, namun tingkat resonansi di masyarakat belum tentu sebanding dengan intensitas narasi yang dibangun.
Dalam sektor kebijakan konkret, pemerintah juga terus melakukan evaluasi. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), misalnya, tidak luput dari kritik. Namun, Ketua Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur MBG Indonesia, Abdul Rivai Ras, menegaskan bahwa kritik dan evaluasi justru diperlukan untuk memastikan tujuan program tercapai secara optimal.
Pendekatan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap kekurangan, tetapi memilih untuk memperbaiki secara bertahap. Dengan demikian, persoalan implementasi tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan kegagalan kebijakan secara keseluruhan.
Di sisi fiskal, kekhawatiran yang disuarakan sebagian pihak juga dinilai berlebihan. Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menegaskan bahwa fundamental fiskal Indonesia tetap terjaga, meskipun menghadapi tekanan global seperti kenaikan harga energi. Pemerintah, dalam hal ini, terus melakukan penyesuaian kebijakan untuk menjaga stabilitas anggaran dan keberlanjutan subsidi.
Lebih jauh, agenda besar pemerintahan seperti hilirisasi nasional menunjukkan arah kebijakan yang jelas menuju kemandirian ekonomi. Pembangunan proyek-proyek strategis tidak hanya bertujuan meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, tetapi juga membuka lapangan kerja dan memperkuat struktur industri nasional.
Demikian pula dengan penguatan ekonomi desa melalui Koperasi Merah Putih, yang diarahkan untuk memotong rantai distribusi dan meningkatkan akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok. Program ini bahkan ditargetkan mampu menyerap lebih dari satu juta tenaga kerja, menjadikannya sebagai instrumen nyata dalam pemerataan ekonomi.
Semua ini menunjukkan bahwa arah kebijakan pemerintah tidak berjalan tanpa pijakan. Ada proses, ada evaluasi, dan ada upaya perbaikan yang terus dilakukan. Oleh karena itu, menyederhanakan seluruh dinamika tersebut ke dalam satu narasi kegagalan menjadi tidak proporsional.
Demokrasi memang membutuhkan kritik, tetapi kritik yang sehat adalah kritik yang berakar pada fakta, bukan asumsi. Ia harus mampu membedakan antara kelemahan yang perlu diperbaiki dan capaian yang patut diapresiasi. Tanpa keseimbangan tersebut, kritik justru berisiko kehilangan legitimasi moralnya sendiri.
Publik memiliki penilaian yang lebih objektif. Tingginya tingkat kepuasan masyarakat menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap pemerintah masih terjaga. Tentu bukan berarti pemerintah bebas dari kekurangan, tetapi menjadi indikasi bahwa masyarakat melihat adanya kerja nyata yang berjalan.
Di titik inilah pentingnya menjaga kualitas diskursus publik. Narasi yang dibangun seharusnya tidak hanya bertujuan menggugurkan legitimasi, tetapi juga mendorong perbaikan kebijakan secara konstruktif. Sebab, yang dibutuhkan bangsa ini bukan sekadar perdebatan, melainkan arah bersama menuju kemajuan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
*) Pemerhati kebijakan publik
