Oleh: Nurahman )*
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 merupakan hal baru sejak Indonesia merdeka. Sistem yang dibangun untuk mencegah pelanggaran sudah sangat baik, sehingga pelanggaran yang terjadi pada pilkada sebelumnya maupun Pemilu terakhir dapat dicegah. Namun untuk mewujudkan Pilkada bersih, adil, jujur, transparan tanpa money politik dan adil perlu ada kolaborasi antar lembaga. Kolaborasi menegaskan fungsinya masing-masing lembaga dalam Pilkada untuk menjamin seluruh proses tahapan bisa dilaksanakan, termasuk hak-hak masyarakat dalam memberikan hak suaranya.
Meskipun sistem sudah diperbaiki, pelanggaran oleh penyelenggara, peserta, maupun kelompok terlarang masih mungkin terjadi. Komisioner Bawaslu Nusa Tenggara Barat, Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi, Umar Achmad Seth, mengingatkan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) untuk terus melatih keterampilannya karena metode pelanggaran bisa berubah.
Ada tiga tugas pokok pengawas pemilu yang harus diperhatikan oleh Panwascam dan seluruh pengawas pemilu. Pertama, pengawas pemilu wajib melakukan pencegahan pelanggaran dengan berkoordinasi dan membangun jejaring dengan tokoh masyarakat, pemerintah desa, dan Muspika. Sosialisasi harus terus dilakukan agar pelanggaran bisa dicegah.
Tugas kedua adalah pengawasan. Pengawas pemilu harus menguasai 90 persen keterampilan, sedangkan sisanya adalah pengetahuan. Pelatihan keterampilan harus terus dilakukan melalui simulasi seperti yang diadakan oleh Bawaslu Kabupaten Dompu.
Terakhir, setiap pengawasan harus dituangkan dalam Form A. Setelah pengawasan, segera lakukan pleno, terlepas ada temuan atau tidak. Form A yang tidak memuat pelanggaran harus diarsipkan karena bisa menjadi bukti jika terjadi sengketa di Mahkamah Konstitusi.
Selain itu, peran Kepolisian dan TNI juga sangat penting dalam menjaga keamanan saat terjadi pelanggaran selama berlangsungnya pilkada. Kolaborasi yang erat antara penyelenggara pemilu dan aparat keamanan dapat memastikan situasi yang kondusif dan aman, sehingga masyarakat dapat memberikan suara tanpa rasa takut.
Gerakan membangun tekad menyukseskan Pilkada harus terus ditekankan. Beberapa waktu lalu Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang menerima penghargaan dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atas komitmen dan dukungan penuh dalam menyukseskan penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024.
Penjabat (Pj) Wali Kota Tangerang, Dr. Nurdin mengatakan bahwa penghargaan ini merupakan hasil dedikasi dan komitmen Pemkot Tangerang dalam mengalokasikan 100% dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung operasional Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), TNI, dan Polri dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kota Tangerang.
Pj Wali Kota Tangerang juga menambahkan bahwa Pemkot akan terus berkomitmen memberikan dukungan penuh kepada KPUD, Bawaslu, TNI, dan Polri dalam menjalankan tugas mereka. Dukungan ini bertujuan untuk memastikan Pilkada Serentak berjalan lancar, aman, dan demokratis.
Selain itu, Dr. Nurdin menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Pemkot Tangerang, KPUD, Bawaslu, TNI, dan Polri atas kerja keras dan dedikasi mereka dalam mempersiapkan pelaksanaan Pilkada Serentak. Dia berharap kolaborasi ini dapat terus terjalin dengan baik sehingga Pilkada dapat berjalan sukses dan menghasilkan pemimpin yang amanah untuk Kota Tangerang.
Kolaborasi antara Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta lembaga-lembaga terkait lainnya seperti kepolisian dan lembaga-lembaga pemerintahan daerah, adalah kunci untuk menciptakan Pilkada yang bersih dan demokratis. KPU bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemilu dengan sebaik-baiknya, mulai dari persiapan hingga pelaksanaan pemilihan. Sementara itu, Bawaslu memiliki peran penting dalam pengawasan untuk memastikan tidak ada pelanggaran selama proses berlangsung.
Melalui upaya kolaboratif ini, diharapkan Pilkada Serentak 2024 tidak hanya akan berjalan dengan lancar tetapi juga akan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas dan amanah. Penekanan pada transparansi dan kepatuhan terhadap peraturan akan memperkuat kepercayaan publik terhadap hasil pemilihan dan meningkatkan legitimasi para pemimpin terpilih.
Pentingnya peran serta seluruh elemen masyarakat dalam menyukseskan Pilkada sangat penting. Dukungan dari semua pihak akan memastikan bahwa setiap tahapan Pilkada, mulai dari kampanye hingga penghitungan suara, dapat berjalan dengan adil dan sesuai dengan harapan.
Dengan banyaknya dukungan dalam penyelenggaraan Pilkada adil dan transparan, diharapkan seluruh proses pemilihan dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya dan memberikan hasil yang bermanfaat bagi masyarakat. Partisipasi aktif masyarakat juga sangat penting. Masyarakat diharapkan tidak hanya menggunakan hak pilih mereka, tetapi juga turut berperan dalam menjaga situasi agar tetap kondusif dan damai. Partisipasi aktif mencakup pemantauan proses pemilihan dan melaporkan setiap pelanggaran yang mungkin terjadi, sehingga proses Pilkada tetap berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Akhirnya, menjaga suasana damai dan kondusif selama Pilkada merupakan tanggung jawab bersama. Semua pihak, dari lembaga penyelenggara hingga masyarakat, harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pelaksanaan pemilihan yang demokratis dan adil. Keberhasilan Pilkada Serentak 2024 akan menjadi cerminan dari komitmen kita bersama dalam memperkuat demokrasi di Indonesia.
Dengan dukungan penuh dari semua pihak, termasuk lembaga pemerintah, masyarakat, dan media, Pilkada dapat berlangsung secara transparan dan adil. Kolaborasi yang baik antara lembaga-lembaga tersebut akan memastikan bahwa setiap suara dihitung dengan benar dan setiap calon diberikan kesempatan yang sama. Akhirnya, ini akan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi dan hasil pemilihan yang lebih representatif.
)* Penulis adalah mahasiswa Bandung tinggal di Bogor
