Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengimbau pilihan politik dapat disikapi dengan bijak di dalam keluarga untuk mencegah konflik rumah tangga dan diskriminasi terhadap perempuan.
“Perbedaan pilihan politik sebaiknya disikapi dengan bijak tanpa harus membuat gaduh, apalagi di dalam keluarga,” kata Komisioner Komnas Perempuan Veryanto Sitohang saat dihubungi melalui pesan singkat di Jakarta, Jumat.
Veryanto menyampaikan hal tersebut untuk menanggapi pernyataan yang disampaikan Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar bahwa terdapat salah satu provinsi yang mencatatkan 500 perceraian akibat perbedaan pilihan politik.
“Hal tersebut menunjukkan masyarakat kita belum arif dan bijaksana dalam menyikapi perbedaan pilihan politik,” ujar Veryanto.
Namun, ia menegaskan isu tersebut perlu dikaji lebih mendalam apakah perbedaan pilihan politik benar-benar memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.
“Dalam kajian Komnas Perempuan, perempuan mengalami kekerasan, diskriminasi dan ketidakadilan dalam politik. Bentuk-bentuknya beragam seperti kekerasan fisik, psikis, seksual, termasuk perceraian,” tuturnya.
Oleh karena itu, dalam menyikapi hal tersebut, Komnas Perempuan mengimbau penyelenggara Pemilihan umum (Pemilu) dan partai politik secara aktif dapat memberikan pendidikan politik, contoh, dan teladan kepada warga negara bagaimana menyikapi perbedaan pilihan politik tanpa harus menimbulkan hura-hara dalam rumah tangga.
“Kami juga mengimbau perempuan yang mengalami kekerasan dan diskriminasi karena pilihan politik dapat mengakses lembaga layanan agar mendapatkan informasi, pemulihan, dan pendampingan sehingga mampu menemukan solusi atas persoalan yang dihadapinya,” paparnya.
Ia menegaskan, Pemilu sebaiknya diselenggarakan dengan baik dan profesional, dengan melibatkan partisipasi bermakna khususnya bagi kelompok-kelompok masyarakat yang masih rentan dimarginalkan, termasuk perempuan.
Veryanto juga menyebutkan, sejak tahun 2009, Komnas Perempuan memperkenalkan kampanye JITU, yakni sebuah wadah yang bisa digunakan untuk menentukan pilihan.
“JITU merupakan kepanjangan dari Jeli, Inisiatif, Toleran dan Ukur. Kami berharap masyarakat dapat menggunakan wadah tersebut dalam menentukan pilihannya sehingga kita menghasilkan pemimpin yang berpihak terhadap rakyat dan memperhatikan kepentingan perempuan,” ucap Veryanto.
Sumber: antaranews.com
