Oleh: Muhammad Gaung Alam )*
Selama satu dekade kepemimpinan Joko Widodo sebagai Presiden Indonesia, ekonomi Indonesia telah mengalami transformasi yang signifikan. Dengan pendekatan yang berfokus pada pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, dan akselerasi digitalisasi, Jokowi telah menggerakkan ekonomi Indonesia ke arah baru yang lebih responsif dan menyeluruh.
Presiden Jokowi, yang pertama kali dilantik pada 2014 dan kemudian terpilih kembali untuk periode kedua pada 2019, telah menjalankan serangkaian kebijakan yang bertujuan untuk mentransformasi ekonomi Indonesia, menggerakkan negara ini menuju pertumbuhan yang lebih menyeluruh, berkelanjutan, dan berbasis pada inovasi.
Sejak awal kepemimpinannya, Presiden Jokowi menekankan pentingnya infrastruktur sebagai dasar untuk pertumbuhan ekonomi. Dalam waktu sepuluh tahun, Indonesia telah menyaksikan pembangunan infrastruktur secara besar-besaran yang mencakup jalan tol, bandara, pelabuhan, dan transportasi publik. Proyek jalan tol Trans Jawa dan Trans Sumatra merupakan dua di antara proyek infrastruktur terbesar di era Presiden Jokowi. Jalan tol ini tidak hanya memperpendek waktu tempuh antarprovinsi, tetapi juga memperkuat integrasi ekonomi antarwilayah. Proyek ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah yang sebelumnya sulit dijangkau.
Selain pembangunan infrastruktur, reformasi ekonomi menjadi fokus utama pemerintahan Jokowi. Reformasi ini mencakup penyederhanaan regulasi, peningkatan iklim investasi, dan penguatan daya saing industri nasional. Omnibus Law Cipta Kerja yang disahkan pada 2020 menjadi landasan penting dalam upaya reformasi ekonomi. Undang-undang ini bertujuan untuk menyederhanakan peraturan yang berbelit-belit, mempercepat proses perizinan usaha, dan memberikan kepastian hukum bagi investor. Dengan langkah ini, pemerintah berharap dapat menarik lebih banyak investasi asing dan dalam negeri, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat.
Pemerintahan Presiden Jokowi juga fokus pada penguatan sektor industri, terutama industri manufaktur dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Berbagai insentif diberikan untuk mendorong inovasi, meningkatkan kapasitas produksi, dan memperluas akses pasar, baik di dalam maupun luar negeri. Kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan nilai tambah bagi produk-produk Indonesia, mengurangi ketergantungan pada impor, dan meningkatkan ekspor.
Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn) Dr. Moeldoko, menegaskan Indonesia bukan hanya berhasil melewati pandemi Covid-19, tapi juga telah mencapai kemajuan dan pembangunan yang signifikan. Moeldoko mengatakan salah satu indikator keberhasilan pemerintahan Jokowi, pertumbuhan ekonomi yang kuat, yakni mencapai 5,3%. Pertumbuhan ini, didukung oleh kinerja ekspor yang kuat dan ekonomi domestik yang stabil. Sedangkan pada sektor fiscal, Indonesia juga berhasil mengembalikan defisit anggaran di bawah 3% dalam kurun waktu yang singkat (pada tahun 2022).
Moeldoko melanjutkan, bahwa Indonesia juga telah melakukan lompatan dalam peningkatan nilai ekspor hasil tambang melalui kebijakan hilirisasi. Ia mencontohkan hilirisasi nikel dan barang dari padanya yang mengalami lonjakan dari USD 0,65 juta pada 2017, menjadi USD 5,94 juta.
Capaian positif juga terjadi di sektor investasi. Moeldoko menyebut, nilai investasi melebihi target yang telah ditetapkan pemerintah, yakni mencapai Rp 1.207 triliun. Hal ini disebabkan karena adanya tata kelola investasi dengan menyederhanakan regulasi, reformasi birokrasi, dan efisiensi logistic melalui sistem perizinan terintegrasi secara online (OSS).
Adapun terkait dengan penciptaan lapangan kerja, Kepala Staf Kepresidenan, menyampaikan pemerintah terus melakukan perbaikan iklim investasi, dan mengembangkan program-program pendidikan dan pelatihan vokasi untuk mencetak tenaga-tenaga kerja unggul. Sementara di arena global, jelas Moeldoko, Indonesia kembali menjadi pemain utama dalam diplomasi dunia. Indeks pengaruh diplomasi Indonesia melonjak pesat, bahkan melampaui Singapura.
Dalam 10 tahun kepemimpinan Presiden Jokowi, segala kebijakan yang dibuat telah memberikan dampak positif yang signifikan bagi Indonesia. Dalam periode ini, negara ini tidak hanya bertahan, tetapi juga tumbuh dan maju dalam berbagai sektor, serta menciptakan landasan yang kuat untuk meraih Indonesia Emas 2045.
Pemerintah di era Presiden Jokowi juga mendorong digitalisasi dalam layanan publik, dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Salah satunya adalah, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mendorong transformasi digital di sektor pelayanan publik dalam pemerintahan dengan menyediakan platform Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dinamakan INA Digital.
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi, mengatakan INA Digital bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai layanan pemerintah dalam satu portal, memudahkan akses bagi masyarakat, dan meningkatkan integrasi sistem antar kementerian dan lembaga. Beberapa layanan yang akan segera diintegrasikan termasuk administrasi kependudukan, pendidikan, kesehatan, kepolisian, bantuan sosial, dan keimigrasian.
Satu dekade pemerintahan Jokowi telah mengubah wajah perekonomian Indonesia secara signifikan. Melalui pembangunan infrastruktur yang meluas, reformasi ekonomi yang berani, dan akselerasi digitalisasi, Jokowi telah menggerakkan ekonomi Indonesia ke arah baru yang lebih dinamis, inklusif, dan berkelanjutan. Pencapaian dalam sepuluh tahun terakhir ini bukan hanya menjadi warisan bagi generasi saat ini, tetapi juga pedoman yang kokoh bagi generasi mendatang untuk terus maju dan berkembang.