Oleh: Ardiansyah Gunawan )*
Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia yang diperingati setiap tanggal 10 Desember menjadi momen refleksi penting bagi bangsa Indonesia. Dalam peringatan tersebut, perhatian tertuju pada langkah nyata pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Komitmen yang ditunjukkan melalui pembentukan Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) mencerminkan visi besar pemerintah dalam menempatkan HAM sebagai prioritas nasional.
Pembentukan kementerian khusus tersebut menjadi langkah strategis dan belum pernah dilakukan sebelumnya. Dalam konteks sejarah pemerintahan di Indonesia, keputusan itu menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah tidak hanya berkomitmen pada retorika, tetapi juga bergerak melalui aksi nyata. Kebijakan ini menunjukkan keberanian Presiden Prabowo untuk membawa perubahan besar demi mewujudkan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia secara menyeluruh.
Menurut mantan anggota Komnas HAM periode 2012–2017, Siane Indriani, inisiatif membentuk Kementerian HAM adalah cerminan keseriusan pemerintahan dalam mengimplementasikan peran negara. Prinsip penghormatan terhadap HAM tanpa diskriminasi harus terus menjadi fondasi pembangunan bangsa. Tidak ada ruang bagi diskriminasi berdasarkan latar belakang sosial, budaya, agama, atau identitas lain. Langkah ini dianggap penting untuk membangun masyarakat yang harmonis dan berkeadilan.
Penekanan pada penegakan, perlindungan, dan pemenuhan HAM terlihat jelas dalam berbagai program prioritas pemerintah. Program seperti pembangunan tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, kenaikan Upah Minimum Regional (UMR) sebesar 6,5 persen, peningkatan tunjangan guru, serta pembentukan Kementerian Kebudayaan menjadi bukti konkret bahwa pemenuhan hak-hak Ekosob menjadi perhatian utama.
Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, juga menyampaikan pandangannya terkait komitmen pemerintah. Dalam pertemuannya dengan Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), ia menegaskan pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai HAM dalam setiap kebijakan pemerintah. Program-program yang dirancang berlandaskan pada visi Asta Cita Presiden Prabowo, yang menjadikan keadilan dan kesetaraan sebagai inti dari pembangunan bangsa.
Pihaknya juga sedang menyusun kebijakan strategis untuk memperkuat perlindungan HAM di berbagai aspek. Kebijakan ini bertujuan menjadi panduan bagi semua pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun elemen masyarakat lainnya.
Lebih lanjut, Pigai menggarisbawahi bahwa media memegang peranan penting dalam membangun kesadaran publik tentang pentingnya menghormati hak-hak individu. Ia berharap media dapat menjadi jembatan yang menghubungkan masyarakat dan pemerintah dalam menyuarakan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan.
Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, Mugiyanto Sipin, juga menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menangani isu-isu HAM. Mugiyanto mengingatkan bahwa dalam konstitusi, isu HAM telah diatur secara komprehensif.
Pasal 28 A hingga Pasal 28 J UUD 1945 memberikan dasar yang kuat bagi negara untuk menjalankan tanggung jawabnya dalam melindungi, memajukan, dan memenuhi hak asasi manusia.
Mugiyanto menyoroti pentingnya pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang erat kaitannya dengan HAM, seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Ia menegaskan bahwa semakin baik pemerintah daerah menjalankan tanggung jawab ini, semakin baik pula kondisi HAM di wilayah tersebut. Pihaknya berkomitmen untuk berkoordinasi dengan Kementerian Sosial guna memastikan aspirasi masyarakat difabel, seperti bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan Program Keluarga Harapan (PKH), dapat terealisasi.
Peringatan Hari HAM Sedunia tahun 2024 menjadi momen strategis bagi pemerintahan Prabowo-Gibran untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia berkomitmen penuh dalam penanganan isu-isu HAM.
Komitmen tersebut tidak hanya terlihat dari kebijakan yang telah diimplementasikan, tetapi juga dari cara pemerintahan merangkul seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
Langkah progresif seperti pembentukan kementerian khusus dan pelaksanaan program-program strategis memberikan harapan baru bahwa penghormatan terhadap hak asasi manusia bukan sekadar janji politik, melainkan wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah. Dengan terus mengedepankan prinsip keadilan dan kesetaraan, pemerintahan ini berupaya menciptakan masyarakat yang sejahtera, harmonis, dan berkeadilan.
Hari HAM Sedunia mengingatkan bahwa penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah pilar penting dalam pembangunan bangsa. Dalam konteks pemerintahan Prabowo-Gibran, pilar ini telah diintegrasikan secara sistematis ke dalam kebijakan nasional.
Dengan dukungan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, media, dan elemen masyarakat lainnya, upaya tersebut diharapkan dapat membawa Indonesia menjadi negara yang lebih maju dan beradab.
Melalui langkah-langkah nyata yang telah diambil, pemerintahan Prabowo-Gibran menunjukkan bahwa peringatan Hari HAM Sedunia bukan sekadar ritual tahunan, tetapi sebuah momentum untuk terus memperkuat komitmen bangsa dalam menegakkan hak asasi manusia sebagai fondasi utama pembangunan. Di bawah kepemimpinan ini, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi contoh bagi dunia dalam penghormatan dan perlindungan hak-hak dasar manusia.
)* Analis Kebijakan Politik – Fajar Institute for Political Studies