Oleh : Adrianus Bonay )*
Papua adalah bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan tidak bisa dipisahkan dengan alasan apapun. Masyarakat Papua juga memiliki nasionalisme yang tinggi dan tidak mau diajak untuk memerdekakan diri. Sehingga status Papua sebagai salah satu provinsi di Indonesia adalah sah dan tidak bisa dipermasalahkan oleh para oknum. Selain itu, masyarakat Papua sangat bangga menjadi bagian dari Indonesia karena merasa bahwa Papua menjadi bagian integral dari NKRI selamanya. Meski Papua baru menjadi bagian dari Indonesia pada tahun 1963, tetapi masyarakat sangat pro Indonesia dan memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. Mereka tidak mau jika diajak untuk membelot oleh kelompok separatis seperti Organisasi Papua Merdeka (OPM).
Wakil Presiden Republik Indonesia, KH. Ma’ruf Amin menegaskan bahwa tuntutan yang dikemukakan oleh OPM untuk kemerdekaan Papua sama sekali sudah tidak relevan. Pihaknya juga mengatakan bahwa aksi yang dilakukan oleh gerombolan separatis teroris tersebut sama sekali tidak bisa mewakili masalah di Papua, namun hanya segelintir kelompok tertentu saja yang mempunyai maksud dan tujuan yang buruk kepada wilayah dan masyarakat Papua.
Pemerintah saat ini terus bekerja keras menyelesaikan persoalan yang masih ada, bahkan bertindak tegas terhadap oknum-oknum yang melakukan ujaran kebencian terhadap Papua. Walaupun tidak bisa dipungkiri masih ada kendala, tetapi kondisi Papua terus semakin baik. Adapun kelompok separatis, justru tidak berkontribusi, dan hanya memecah belah dan menimbulkan keresahan bagi masyarakat Papua. Kemudian hampir 99,5 pemerintah di dunia mengakui dan menghormati keutuhan Indonesia, dan menegaskan bahwa Papua bagian dari NKRI. Selain itu, Papua saat ini sudah bebas secara politik, dan di sana sudah dijalankan Pilpres, Pilkada dan diberikan hak otonomi khusus, serta pemerintah terus melakukan kebijakan afirmatif action dengan berupaya sekuat tenaga memenuhi hak dasar, termasuk hak asasi manusia.
Berbagai akses juga sepenuhnya diberikan seperti menghadirkan BBM satu harga sama seperti di daerah lain di Indonesia, akses transportasi dan infrastruktur terus dibangun, serta layanan kesehatan terus dijalankan. Sementara, OPM yang terus mengampanyekan kemerdekaan Papua, sejatinya tidak pernah berkontribusi untuk Papua, bahkan sebaliknya mereka melakukan aksi-aksi teror dan kekerasan hingga menimbulkan korban jiwa dari masyarakat. Tindakan kelompok tersebut juga sama dengan mengganggu stabilitas keamanan serta menghambat pembangunan yang seharusnya sudah dirasakan saat ini oleh masyarakat Papua.
Selain itu, masyarakat Papua diharapkan untuk tidak terlalu terlena dengan isu-isu lama yang diciptakan untuk keuntungan kelompok kecil, namun lebih fokus pada masa depan, karena isu-isu lama seringkali tidak berbasiskan pada fakta. Kemudian saat ini kemajuan di Papua sudah sangat luar biasa, terlebih di era pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang berfokus menaikkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan pembangunan infrastruktur. Sehingga Papua menjadi salah satu wilayah yang sangat berpotensi kemajuannya dalam segala bidang. Oleh karena itu, masyarakat Papua harus terus mendukung segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam memajukan dan melakukan pemerataan pembangunan di wilayah Papua.
Sementara itu, Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Maruli Simanjuntak juga menegaskan Tanah Papua merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari NKRI. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sudah menutup dekolonisasi Papua tanggal 1 Mei 1963. Dengan begitu, wilayah paling timur Indonesia tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan dari NKRI sampai kapanpun. Kemudian pihaknya juga mengajak untuk bersama-sama menjaga kondusivitas dan keamanan di Tanah Papua agar pembangunan dapat dilaksanakan serta dirasakan oleh masyarakat. Selanjutnya diharapkan masyarakat tidak lagi mempercayai kelompok tertentu yang masih berupaya memisahkan Papua dari NKRI. Karena kegiatan dengan membawa isu ‘Papua Merdeka’ yang dilakukan sekelompok oknum tertentu tersebut hanya untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya saja, dan jauh dari kepentingan masyarakat secara luas.
Menurut Ali, aksi-aksi OPM yang anarkis, seperti membakar rumah sakit dan pasar-pasar, justru menghambat pembangunan di Papua, baik secara ekonomi maupun pembangunan SDM. Ali juga berpendapat aksi OPM tersebut tidak hanya menghambat pembangunan di Papua, tetapi juga menghancurkan pembangunan yang sudah dijalankan selama ini oleh pemerintah untuk masyarakat.
)* Penulis adalah mahasiswa asal Papua yang tinggal di Yogyakarta
