*) Oleh : Septian Hadi
Dalam aspek keamanan, pemerintah berkomitmen untuk menciptakan situasi yang kondusif bagi seluruh masyarakat Papua. Pendekatan keamanan yang dilakukan bukan hanya melalui operasi militer, tetapi juga dengan menggandeng tokoh masyarakat, adat, dan agama untuk terlibat aktif dalam menjaga kedamaian. Pemerintah juga membuka ruang dialog bagi semua pihak yang berkepentingan agar masalah-masalah keamanan dapat diselesaikan secara damai dan tuntas. Dengan menciptakan suasana yang aman, diharapkan investasi dan berbagai kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan lancar, memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Papua.
Wakil Presiden (Wapres) RI, Ma’ruf Amin mengatakan pembangunan Papua telah menjadi prioritas utama pemerintah. Upaya ini sejalan dengan komitmen pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang bersifat Indonesiasentris guna mengurangi ketimpangan antarwilayah. Untuk itu, kebijakan dan strategi pembangunan Papua terus didorong demi menguatkan peran pemerintah daerah otonom baru dalam meningkatkan kesejahteraan orang asli Papua (OAP), salah satunya melalui penguatan regulasi.
Sebagaimana amanah Undang-Undang, maka pemerintah telah menyusun RIPPP 2022-2041 yang mengusung visi besar yakni terwujudnya Papua mandiri, adil, dan sejahtera”, dengan tiga misi utama, yaitu Papua sehat, Papua cerdas, dan Papua produktif. Hal ini penting sebagai payung hukum dan pedoman dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dan pengendalian percepatan pembangunan di Papua. Arah kebijakan pembangunan wilayah Papua ini juga telah diselaraskan ke dalam Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 dengan tema “Percepatan Pembangunan Wilayah Papua menuju Papua Sehat, Cerdas, dan Produktif”.
Desain dan kerangka perencanaan ini, diharapkan membawa semangat, paradigma, dan terobosan baru dalam rangka mewujudkan lompatan kesejahteraan Papua dalam 20 tahun mendatang. Pihaknya yakin percepatan pembangunan Papua akan semakin terlihat dengan hadirnya Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) atau sering disebut dengan Badan Pengarah Papua (BPP).
Di sisi lain, pemerintah menyadari bahwa sumber daya manusia yang berkualitas adalah kunci utama untuk mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu, berbagai program pendidikan terus digalakkan, mulai dari peningkatan sarana dan prasarana sekolah hingga pemberian beasiswa bagi siswa Papua yang berprestasi. Program afirmasi pendidikan tinggi juga disediakan bagi putra-putri Papua untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Hal ini diharapkan dapat mencetak generasi muda Papua yang cerdas, berdaya saing, dan mampu berkontribusi bagi pembangunan daerahnya.
Selain pendidikan, kesehatan juga menjadi fokus utama pemerintah. Akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas adalah hak setiap warga negara, termasuk masyarakat Papua. Pemerintah telah membangun dan memperbaiki berbagai fasilitas kesehatan di Papua, termasuk puskesmas dan rumah sakit. Selain itu, program pengiriman tenaga medis ke daerah-daerah terpencil juga dilakukan untuk memastikan bahwa semua masyarakat Papua mendapatkan layanan kesehatan yang memadai. Program vaksinasi dan pencegahan penyakit juga terus digalakkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Papua.
Sementara, pembangunan infrastruktur tidak kalah menjadi fokus pemerintah dalam membangun Papua yang sejahtera. Jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara terus dibangun dan diperbaiki untuk membuka keterisolasian wilayah Papua. Dengan infrastruktur yang memadai, mobilitas barang dan jasa menjadi lebih lancar, yang pada akhirnya akan meningkatkan perekonomian daerah. Program pembangunan infrastruktur juga melibatkan masyarakat lokal, sehingga selain meningkatkan aksesibilitas, program ini juga memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Papua.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bapenas), Suharso Monoarfa mengatakan penyusunan RIPPP tahun 2022-2041 yang dikoordinasikan oleh Kementerian PPN/Bappenas merupakan amanat Undang-Undang nomor 2 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.
Rencana induk ini disusun bersama-sama dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat Papua, yang merupakan perencanaan terpadu antarsektor dan daerah yang mengedepankan prinsip pengelolaan keuangan yang baik.
Komitmen pemerintah untuk membangun Papua yang aman dan sejahtera juga terlihat dari upaya untuk mengakui dan menghormati hak-hak adat masyarakat Papua. Kebijakan-kebijakan pembangunan dibuat dengan memperhatikan kearifan lokal dan partisipasi masyarakat adat. Pemerintah terus berusaha untuk melibatkan masyarakat adat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, sehingga pembangunan yang dilakukan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat Papua.
Penjabat Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, Velix F. Wanggai berharap agar program strategis nasional dan program strategis Papua Pegunungan hari ini menjadi penanda dimulainya upaya dan tekad untuk membangun kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok provinsi Papua Pegunungan. Masifnya pembangunan di Papua akan meningkatkan jiwa nasionalisme serta bentuk hadirnya negara untuk kesejahteraan di bumi Cenderawasih.
Dalam menjalankan berbagai program pembangunan di Papua, pemerintah tidak bekerja sendiri. Kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas internasional, sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan yang holistik dan berkelanjutan. Semua pihak diharapkan dapat berkontribusi secara positif untuk pembangunan Papua yang lebih baik.
Secara keseluruhan, komitmen pemerintah untuk membangun Papua yang aman dan sejahtera adalah langkah nyata untuk memastikan bahwa Papua menjadi bagian integral dari NKRI yang maju dan berkembang. Dengan kerja keras dan kerjasama semua pihak, diharapkan Papua dapat menikmati pembangunan yang berkelanjutan dan masyarakatnya dapat hidup dalam kesejahteraan dan kedamaian
*) Penulis merupakan kontributor Kapanlagi.com
Pemerintah Komitmen Bangun Papua Aman dan Sejahtera
