Oleh: Adi Sudjatmiko*
Pembangunan infrastruktur di Papua terus berkembang pesat dan terbukti mampu mewujudkan konektivitas yang lebih baik serta mendorong kemajuan di berbagai sektor. Di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, pembangunan infrastruktur di Bumi Cenderawasih telah memberikan dampak signifikan dalam mempercepat roda perekonomian, meningkatkan aksesibilitas, dan membuka peluang baru bagi masyarakat setempat.
Kepala Sekretariat Wakil Presiden, Prof. Ahmad Erani Yustika mengatakan bahwa percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua merupakan prioritas Presiden Jokowi selama 10 tahun terakhir masa jabatannya. Pemerintah telah membuat koordinasi dan pemantauan pelaksanaan pembangunan di Papua dengan menambah bobot perencanaan dan memperbanyak inisiasi program-program unggulan guna memajukan perekonomian Papua.
Sejak awal kepemimpinannya, Presiden Jokowi terus berupaya melakukan pembangunan infrastruktur baik di moda transportasi dan aksesibilitas guna meningkatkan konektivitas dan menurunkan angka kemiskinan di Papua. Maksimalnya konektivitas di Papua dapat mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan dasar yang pada gilirannya berdampak positif terhadap peningkatan IPM (Indeks Pembangunan Manusia).
Staf Khusus Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Bidang Politik dan Media, Kastorius Sinaga mengatakan bahwa berkat masifnya pembangunan infrastruktur era Presiden Jokowi, IPM di Papua meningkat sebesar 5,6 persen. Hal tersebut diikuti dengan tingkat kemiskinan yang kian menurun menjadi 21 persen. Keberhasilan tersebut patut diapresiasi karena Presiden Jokowi telah berhasil menyejahterakan masyarakat melalui peningkatan konektivitas di wilayah Papua.
Pentingnya infrastruktur sebagai “lokomotif” yang dapat meningkatkan konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi baik nasional maupun di daerah Papua itu sendiri. Infrastruktur yang baik bukan hanya menciptakan konektivitas antarwilayah, tetapi juga mempercepat pergerakan barang dan jasa, yang pada akhirnya meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.
Yang membedakan pembangunan infrastruktur di era Jokowi dengan pemerintahan sebelumnya adalah pendekatannya yang Indonesiasentris. Pemerintah tidak hanya fokus pada daerah-daerah pusat ekonomi seperti Pulau Jawa dan Sumatera, tetapi juga memperluas proyek pembangunan ke wilayah-wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar). Pembangunan ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua wilayah Indonesia dapat terhubung dan berkontribusi dalam perekonomian nasional.
Di daerah-daerah seperti Papua, pembangunan infrastruktur berupa jalan raya, pelabuhan, dan bandara telah mengubah wajah ekonomi lokal. Sebelumnya, keterbatasan infrastruktur membuat daerah tersebut terisolasi dan sulit untuk mengakses pasar nasional maupun global. Namun, dengan adanya jalan Trans-Papua dan berbagai proyek pembangunan lainnya, konektivitas semakin membaik, memudahkan distribusi barang dan membuka peluang ekonomi baru.
Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan sekaligus Juru Bicara Kementerian PUPR, Endra S. Atmawidjaja mengatakan bahwa pembangunan jalan nasional dalam kondisi baik telah bertambah hingga 6.000 km, mencakup wilayah-wilayah perbatasan seperti Papua, Kalimantan, dan NTT. Pembangunan ini bukan hanya soal infrastruktur fisik, tetapi juga menciptakan keterhubungan sosial dan ekonomi antarwilayah yang menjadi salah satu fondasi utama dalam menjaga kesatuan dan stabilitas NKRI.
Menurutnya, keberadaan infrastruktur yang memadai tidak hanya memperlancar pergerakan orang dan barang, tetapi juga berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi. Ketika wilayah-wilayah terpencil terhubung dengan pasar-pasar utama, akses terhadap barang dan jasa semakin mudah, dan peluang usaha baru pun terbuka maka akan terciptanya lapangan kerja baru, mengurangi biaya logistik, dan meningkatkan daya saing produk-produk lokal di pasar nasional maupun internasional.
Sementara itu, Pemerintah melalui Kemenko Polhukam menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembangunan di Papua maupun wilayah Timur lainnya di Indonesia. Deputi Bidang Koordinasi Dalam Negeri Kemenko Polhukam, Mayjen TNI Heri Wiranto mengatakan bahwa Pemerintah terus berupaya mempercepat pembangunan infrastruktur di Papua serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen untuk memastikan pembangunan yang merata di seluruh Indonesia. Menurutnya, Papua menjadi prioritas dalam agenda pembangunan nasional, dan Pemerintah akan terus bekerja keras untuk memastikan masyarakat Papua merasakan dampak positif dari berbagai program yang telah dan akan dilaksanakan.
Dari berbagai upaya yang telah dilakukan, secara makro, capaian pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat telah mengalami perbaikan, antara lain dapat dilihat dari membaiknya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM), membaiknya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), serta semakin menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran terbuka, sesuai data Badan Pusat Statistik. Capaian pembangunan secara makro tersebut turut didukung dengan gencarnya pembangunan sektoral yang terintegrasi.
Pembangunan di Papua harus semakin masif dilakukan agar terciptanya kesinambungan dalam memenuhi kebutuhan generasi sekarang dan menjamin kebutuhan generasi mendatang. Wakil Menteri Dalam Negeri, Jhon Wempi Wetipo mengatakan bahwa pembangunan Papua perlu memperhatikan banyak hal, salah satunya yaitu konteks lokal dengan mempertimbangkan kelestarian alam serta kearifan lokal yang menjadi kunci keberhasilan membangun Papua kedepannya.
Keberhasilan Presiden Jokowi dalam pembangunan ini menjadi modal kuat bagi Papua untuk terus berkembang dan mencapai potensi maksimalnya. Pembangunan di Papua selama era Presiden Jokowi telah membawa perubahan besar yang patut diapresiasi. Infrastruktur yang masif, peningkatan aksesibilitas dan konektivitas, serta program-program sosial yang menyasar kesejahteraan masyarakat Papua adalah wujud nyata dari komitmen Pemerintah.
*Penulis adalah Mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta