Oleh: Eleonora Wenda*)
Sejak lama, keberadaan OPM dikecam masyarakat karena terus menimbulkan ketakutan dan mengganggu stabilitas sosial, ekonomi, serta pembangunan di berbagai wilayah. Aparat keamanan berkomitmen kuat untuk memberantas OPM demi menjaga keamanan dan memastikan pembangunan berkelanjutan di Papua, serta melindungi warga dari ancaman kekerasan yang berkepanjangan.
Panglima Koops Habema, Brigjen TNI Lucky Avianto merespons tegas ancaman provokasi dengan meningkatkan pengamanan di wilayah Homeyo demi menjamin stabilitas keamanan dan melindungi perekonomian masyarakat setempat. Namun, ancaman OPM terus memperlihatkan dampak buruknya, seperti dalam insiden pembakaran gedung sekolah di sana. Tindakan brutal ini tidak hanya merusak fasilitas pendidikan, tetapi juga menghancurkan harapan anak-anak Papua untuk mendapatkan pendidikan yang layak.
Selain itu, tindakan penyanderaan yang dilakukan OPM terhadap pekerja di Puncak Papua Tengah menunjukkan betapa berbahayanya kelompok ini. Penyanderaan tersebut tidak hanya menciptakan ketakutan, tetapi juga mengganggu proses pembangunan yang sedang berlangsung di Papua. Padahal, pembangunan adalah kunci untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua dan membuka akses lebih luas terhadap berbagai kesempatan ekonomi.
Dalam beberapa kasus, ancaman OPM bahkan memaksa masyarakat untuk mengungsi dari kampung halaman mereka. Di Kabupaten Paniai, ribuan warga terpaksa meninggalkan rumah mereka karena ketakutan akan serangan OPM. Situasi ini sangat memprihatinkan, karena kehidupan sehari-hari masyarakat menjadi terganggu, dan mereka kehilangan rasa aman di wilayah tempat tinggalnya. Tindakan OPM ini jelas menjadi ancaman nyata bagi stabilitas sosial dan ekonomi di Papua.
Tidak hanya merugikan secara fisik, OPM juga berdampak buruk secara psikologis. Rasa ketakutan yang ditimbulkan oleh kelompok ini membuat masyarakat hidup dalam kecemasan dan tidak dapat menjalani kehidupan sehari-hari dengan normal. Kondisi ini tentu saja sangat mengganggu, karena masyarakat Papua seharusnya dapat hidup dengan aman dan tenteram, tanpa harus selalu dibayangi ancaman kekerasan dari kelompok separatis.
Dalam konteks keamanan, keberadaan OPM telah menjadi benalu bagi masyarakat Papua. Aksi-aksi kekerasan yang mereka lakukan hanya memperpanjang konflik dan menambah beban bagi masyarakat yang sebenarnya ingin hidup damai. Sebagai warga negara Indonesia, masyarakat Papua berhak untuk mendapatkan perlindungan dari negara dan menjalani kehidupan yang sejahtera. Namun, OPM terus menerus menjadi penghalang bagi tercapainya tujuan tersebut.
Kapendam XVII/Cenderawasih Letkol Inf Candra Kurniawan menyatakan bahwa meski situasi awalnya mencekam, aparat keamanan berhasil mengembalikan ketenangan. Keberhasilan TNI dan Polri dalam meredam aksi OPM patut diapresiasi. Meski provokasi terus terjadi, upaya menjaga ketertiban dan melindungi warga sipil telah membuahkan hasil. Masyarakat yang sebelumnya mengungsi kini mulai kembali ke rumah mereka, menegaskan pentingnya kolaborasi antara aparat keamanan dan warga dalam menjaga stabilitas wilayah.
Namun, meskipun aparat keamanan telah berperan penting dalam menjaga ketertiban, peran serta masyarakat juga tidak kalah penting. Penolakan masyarakat terhadap keberadaan OPM menjadi bukti nyata bahwa kelompok ini tidak mewakili suara mayoritas rakyat Papua. Di berbagai wilayah, seperti di Distrik Homeyo dan Kabupaten Intan Jaya, masyarakat secara tegas menyatakan penolakan terhadap OPM dan berkomitmen untuk menjaga keamanan dan persatuan di wilayah mereka. Sikap proaktif ini mencerminkan semangat perlawanan terhadap kelompok separatis yang dianggap sebagai ancaman bagi kesatuan dan persatuan Indonesia.
Pendekatan inklusif yang dilakukan oleh aparat keamanan, seperti TNI, dalam menjalin komunikasi dengan masyarakat juga sangat penting dalam menjaga stabilitas di Papua. Melalui pendekatan dialog dan komunikasi sosial, aparat berhasil menumbuhkan rasa nasionalisme dan kebersamaan di kalangan masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat ikatan antara masyarakat dan aparat keamanan, tetapi juga membantu menciptakan kondisi yang lebih kondusif bagi pembangunan di wilayah tersebut.
Sebagai bagian dari Indonesia, Papua memiliki potensi besar untuk berkembang dan sejahtera. Namun, potensi ini tidak akan dapat diwujudkan selama OPM terus menjadi penghalang. Keberadaan OPM hanya memperpanjang konflik dan mempersulit upaya pembangunan yang sedang digalakkan oleh pemerintah. Sebaliknya, jika masyarakat Papua bersama-sama menolak OPM dan mendukung program-program pembangunan, maka harapan akan terciptanya Papua yang lebih maju dan damai akan semakin nyata.
Masyarakat Papua berhak untuk hidup tanpa rasa takut dan mendapatkan akses penuh terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi. Kehadiran OPM yang selalu mengganggu stabilitas hanya akan memperburuk keadaan dan memperpanjang penderitaan masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting bagi seluruh elemen masyarakat, tokoh adat, dan pemuda Papua untuk bersatu melawan OPM dan mendukung upaya pemerintah dalam membangun Papua yang lebih baik.
Dengan adanya penolakan luas dari masyarakat terhadap OPM, harapan untuk mewujudkan Papua yang damai dan sejahtera semakin kuat. Melalui sinergi antara aparat keamanan dan masyarakat, gangguan yang ditimbulkan oleh OPM dapat diminimalisir, sehingga masyarakat Papua dapat kembali menjalani kehidupan dengan normal dan membangun masa depan yang lebih cerah. Masyarakat Papua layak untuk hidup dalam kedamaian, dan OPM sebagai benalu harus segera dihilangkan dari Bumi Cenderawasih.
*)Advokasi Keadilan Sosial – Aliansi HAM Bumi Cenderawasih