Oleh: Abraham Pradipta*
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 menjadi salah satu momen penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Di berbagai wilayah, persiapan intensif terus dilakukan untuk memastikan pelaksanaan Pilkada berjalan aman, damai, dan tertib. Sebagai sebuah pesta demokrasi, Pilkada bukan hanya ajang untuk memilih pemimpin daerah, tetapi juga merupakan cerminan dari kedewasaan politik masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, menjaga stabilitas keamanan dan memastikan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat adalah kunci suksesnya pelaksanaan Pilkada ini.
Di Jakarta, Polda Metro Jaya telah mengambil langkah serius dalam menjaga keamanan selama proses kampanye Pilkada. Sebanyak 350 personel disiagakan dan disebar di tiga wilayah utama, yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Operasi Mantap Praja Jaya 2024 yang mereka laksanakan berfokus pada pengamanan setiap tahapan Pilkada, khususnya kampanye, yang sering kali menjadi titik krusial dalam pemilihan. Dengan menempatkan personel di lokasi-lokasi strategis dan melakukan patroli rutin, Polda Metro Jaya berupaya mencegah terjadinya gangguan keamanan yang dapat merusak suasana kondusif.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi, mengatakan bahwa Operasi Mantap Praja Jaya 2024 fokus pada pengamanan tahap kampanye. Ia menegaskan bahwa personel sudah disebar di wilayah-wilayah yang dinilai berpotensi menimbulkan kerumunan besar dan melakukan patroli rutin untuk memastikan situasi tetap aman. Dengan demikian, harapannya semua kegiatan kampanye dapat berjalan dengan tertib dan aman hingga tahapan Pilkada selesai.
Selain itu, imbauan terus disampaikan kepada masyarakat agar turut serta menjaga ketertiban selama berlangsungnya kampanye. Partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan sangat diperlukan untuk menghindari potensi konflik atau tindakan provokatif yang bisa merusak suasana Pilkada. Sebagai warga negara yang bertanggung jawab, sudah sepatutnya setiap individu ikut berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman dan damai selama proses pemilihan berlangsung.
Tidak hanya di Jakarta, di berbagai daerah lain juga dilakukan langkah-langkah serupa untuk memastikan Pilkada berjalan aman dan damai. Di Sulawesi Barat, pemerintah daerah menggelar rapat desk Pilkada guna mempersiapkan semua kebutuhan teknis yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pilkada. Sekprov Sulawesi Barat, Muhammad Idris, mengatakan bahwa desk Pilkada ini berfungsi untuk membantu penyelenggara KPU dan Bawaslu dalam memantau dan mengevaluasi jalannya Pilkada. Idris menekankan pentingnya fungsi desk ini dalam menyampaikan laporan penting kepada Kementerian Dalam Negeri, sehingga pelaksanaan Pilkada di Sulawesi Barat dapat berjalan sesuai rencana dan tanpa hambatan berarti.
Pentingnya peran aktif masyarakat juga menjadi perhatian dalam rangka menciptakan Pilkada yang damai. Di Kepulauan Riau, Direktorat Bimbingan Masyarakat (Ditbinmas) Polda Kepri mengadakan pertemuan dengan tokoh agama, termasuk pendeta, guna membahas bagaimana masyarakat bisa terlibat aktif dalam menjaga suasana kondusif. Dirbinmas Polda Kepri, Kombes Wawan Kurniawan, mengatakan bahwa tokoh agama memiliki peran strategis dalam mengedukasi masyarakat untuk menjaga keamanan dan berperilaku santun selama proses Pilkada. Wawan juga mengingatkan bahwa keamanan bukan hanya tugas aparat penegak hukum, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Dengan kolaborasi antara masyarakat dan aparat keamanan, diharapkan Pilkada serentak 2024 di Kepulauan Riau dapat berjalan dengan aman, damai, dan penuh integritas.
Inisiatif untuk melibatkan tokoh agama dan masyarakat dalam menjaga keamanan selama Pilkada menunjukkan bahwa tanggung jawab menjaga ketertiban bukan hanya ada di tangan aparat penegak hukum. Semua elemen masyarakat, termasuk pemimpin agama, organisasi kemasyarakatan (ormas), dan tokoh masyarakat, memiliki peran strategis dalam menjaga suasana tetap kondusif. Pilkada adalah momentum bersama untuk menunjukkan bahwa Indonesia mampu melaksanakan proses demokrasi yang sehat, di mana hak setiap warga negara untuk memilih pemimpin daerahnya dijamin tanpa adanya intimidasi atau kekerasan.
Di Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Penjabat (Pj.) Wali Kota Tanjungpinang, Andri Rizal, mengatakan bahwa peran serta masyarakat dan organisasi masyarakat (ormas) sangat penting dalam mendukung proses demokrasi. Dalam sosialisasi yang digelar oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Andri menegaskan bahwa Pilkada adalah proses demokrasi di mana masyarakat memiliki hak untuk memilih pemimpin tanpa tekanan. Ia juga mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilih mereka dengan bijak dan sesuai dengan keyakinan pribadi.
Menjelang hari pelaksanaan Pilkada serentak pada 27 November 2024, harapan besar masyarakat Indonesia adalah terciptanya pemilihan yang tidak hanya berlangsung tertib dan aman, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Keberhasilan Pilkada serentak akan menjadi bukti bahwa bangsa ini telah matang dalam berdemokrasi. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan selama Pilkada juga menunjukkan bahwa proses demokrasi ini adalah tanggung jawab bersama.
Dengan semangat gotong royong, seluruh elemen masyarakat diharapkan dapat bersinergi untuk mewujudkan Pilkada yang berintegritas. Masyarakat harus tetap waspada terhadap segala bentuk provokasi yang dapat mengganggu proses pemilihan dan harus menggunakan hak pilih mereka dengan bijak. Bersama-sama, mari kita sukseskan Pilkada 2024 demi masa depan demokrasi Indonesia yang lebih baik.
*Penulis merupakan kontributor Jeka Media