Oleh: Claudia Aritonang*
Menjelang Pilkada 2024, masyarakat Indonesia harus meningkatkan kewaspadaan terhadap hoaks yang semakin marak beredar di berbagai media, terutama media sosial. Fenomena penyebaran informasi palsu ini bukanlah hal baru dalam kontestasi politik, tetapi dampaknya semakin mengkhawatirkan seiring dengan semakin canggihnya teknologi informasi dan komunikasi. Hoaks dapat merusak tatanan demokrasi, menyesatkan pemilih, dan menciptakan polarisasi di tengah masyarakat yang seharusnya bersatu dalam perbedaan pandangan politik.
Hoaks dalam konteks Pilkada sering kali disebarkan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu untuk mendiskreditkan calon lawan atau mengangkat citra calon yang didukung. Strategi kotor ini mencakup berbagai bentuk, mulai dari berita bohong yang menyudutkan personal calon, manipulasi foto dan video, hingga klaim-klaim tidak berdasar yang dimaksudkan untuk menimbulkan keraguan dan ketidakpercayaan terhadap proses demokrasi itu sendiri. Padahal, sebuah proses demokrasi yang sehat dan adil seharusnya didasarkan pada fakta dan argumentasi yang rasional, bukan pada kebohongan dan manipulasi.
Dalam rangka pencegahan terhadap penyebaran informasi hoaks menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024, Kepolisian Resor Batang, Jawa Tengah menggencarkan patroli siber di media sosial. Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Batang, AKP Imam Muhtadi, menegaskan bahwa patroli ini merupakan wujud komitmen Polri dalam menjaga integritas proses demokrasi. Setiap hasil dari patroli siber akan dilaporkan pada pimpinan terkait untuk memastikan apakah berita tersebut mengandung narasi bohong atau tidak.
Masyarakat juga diminta bersikap lebih cerdas dalam menyikapi isu-isu yang beredar jelang Pilkada serentak 2024 pada bulan November. Masyarakat harus bijak dan tidak mudah terprovokasi berita-berita yang tersebar bebas terutama di media sosial. Ketua kelompok masyarakat hijau di Jawa Barat, Didu Sardu, menegaskan bahwa masyarakat harus saling gotong royong dalam mengingatkan satu sama lain jika ada informasi janggal yang beredar di lingkungannya. Didu menekankan bahwa penting bagi masyarakat untuk saling mengingatkan satu sama lain, terutama jika informasi yang beredar dapat menimbulkan perpecahan.
Di lingkungan sehari-hari, terutama di media sosial, masyarakat harus bersikap lebih bijak dalam memaknai setiap informasi yang diterima. Jangan sampai mudah termakan info-info yang tidak jelas dan terbawa arus untuk berkomentar yang akhirnya melahirkan perdebatan. Media sosial bisa menjadi sumber yang sangat berbahaya jika masyarakat tidak meningkatkan pengetahuannya, karena bisa mudah termakan isu-isu bohong yang disebarluaskan dan terbawa ke kehidupan nyata. Salah satu pilar penting di masyarakat dalam menangkal berita-berita hoaks adalah pemilih gen Z atau generasi muda. Mereka bisa menjadi jembatan bagi lingkungan dalam memberikan informasi yang valid, karena dengan kemampuan mereka menguasai internet, mereka dengan mudah mencari kebenaran sebuah informasi yang beredar dan memberikan pengetahuan mereka ke lingkungan terdekat, termasuk keluarga.
Kepala Diskominfosantik Buleleng, Ketut Suwarmawan, menekankan bahwa media sosial diibaratkan sebagai pisau bermata dua. Masyarakat diharapkan lebih bijak dalam bermedia sosial, khususnya ketika menyikapi suatu informasi. Jangan hanya membaca judul kemudian langsung membagikan informasi tersebut. Konfirmasi dahulu kebenarannya, ini penting untuk memutus rantai penyebaran hoaks yang dikonsumsi secara berantai oleh masyarakat. Sebagai bentuk pencegahan, pihaknya telah melakukan berbagai sosialisasi guna menekankan pentingnya saring sebelum sharing. Selain itu, pihaknya juga melakukan publikasi secara rutin melalui kanal media sosial resmi terkait beragam informasi hoaks yang beredar di media sosial.
Tokoh masyarakat dan pemuka agama juga memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini publik dan dapat menjadi agen perubahan dalam melawan penyebaran hoaks. Dengan memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat tentang bahaya hoaks dan pentingnya menjaga integritas informasi, tokoh-tokoh ini dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan kondusif bagi pelaksanaan Pilkada.
Secara individu, setiap warga negara juga memiliki tanggung jawab untuk tidak turut serta dalam penyebaran hoaks. Sikap kritis harus dikedepankan setiap kali menerima informasi, terutama yang berpotensi menimbulkan kegaduhan atau kerusuhan. Verifikasi melalui sumber-sumber terpercaya, mencari informasi dari berbagai perspektif, dan menghindari berbagi informasi yang belum jelas kebenarannya adalah langkah-langkah konkret yang dapat dilakukan.
Kecepatan penyebaran informasi di era digital sangat tinggi. Sebuah hoaks dapat menyebar dalam hitungan menit dan menyebabkan kerusakan signifikan sebelum dapat dikoreksi. Oleh karena itu, respons cepat dan efektif dari semua pihak sangat diperlukan untuk meminimalkan dampak negatifnya. Pihak berwenang harus segera menindaklanjuti laporan hoaks dengan tindakan yang tegas dan tepat, sementara masyarakat harus proaktif melaporkan setiap informasi yang mencurigakan.
Menjelang Pilkada 2024, kita semua memiliki peran penting dalam menjaga kualitas demokrasi di Indonesia. Hoaks adalah musuh bersama yang harus kita lawan dengan cara-cara yang cerdas dan efektif. Dengan meningkatkan literasi digital, memperkuat regulasi, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam melawan penyebaran hoaks, kita dapat menciptakan Pilkada yang lebih bersih, adil, dan demokratis. Hanya dengan demikian, kita dapat memastikan bahwa suara rakyat benar-benar terwakili dan bahwa proses demokrasi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang kita junjung tinggi.
*Penulis merupakan mahasiswi Ilmu Politik asal Sumatera Utara
