Oleh : Gavin Asadit )*
Menjelang pelantikan presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto dan wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, perhatian publik dan masyarakat dunia tertuju kepada bagaimana upaya pemerintah menjaga stabilitas keamanan nasional. Pelantikan yang dijadwalkan pada Minggu, 20 Oktober 2024, menjadi momentum sejarah transisi kepemimpinan nasional, oleh karena itu stabilitas keamanan menjadi satu hal yang sangat mutlak. Dalam gelaran apel siaga pengamanan pelantikan ini melibatkan berbagai persiapan intensif dari pihak keamanan, termasuk simulasi dan apel siaga yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Mako Brimob, Depok, Jawa Barat. Persiapan ini menjadi momen penting untuk menjaga stabilitas keamanan masa transisi kepemerintahan agar dapat berjalan dengan aman dan lancar.
Dalam rangka persiapan pengamanan, telah dilakukan apel besar yang melibatkan berbagai satuan kepolisian, termasuk Korps Brimob dan Detasemen Khusus 88 (Densus 88). Simulasi ini bertujuan untuk memastikan kesiapan seluruh personel dalam menghadapi potensi gangguan keamanan yang bisa muncul selama proses pelantikan. Presiden Joko Widodo mengatakan pentingnya kesiapsiagaan dalam menjaga kondusivitas saat pelantikan berlangsung.
Apel ini melibatkan ribuan personel yang siap mengamankan jalannya pelantikan, termasuk simulasi penanganan massa aksi dan pengamanan gangguan bersenjata. Dengan simulasi yang melibatkan penanganan situasi darurat, aparat keamanan berupaya memberikan rasa aman bagi masyarakat dan memastikan prosesi berjalan lancar sehingga Presiden dan Wakil Presiden terpilih dapat melaksanakan program-program nasional dengan baik untuk kemajuan bangsa.
Sementara itu, Presiden Jokowi juga meminta aparat keamanan agar terus berupaya dalam menjaga stabilitas politik dan sosial selama masa transisi pemerintahan ini. Lebih lanjut, keamanan adalah prioritas utama dalam menjamin pelantikan yang damai dan kondusif. Pernyataan ini mencerminkan perhatian serius pemerintah terhadap potensi ancaman keamanan yang dapat mengganggu prosesi pelantikan.
Selain upaya pemerintah, dukungan dari tokoh masyarakat dan organisasi masyarakat (Ormas) turut membantu menciptakan suasana yang lebih kondusif. Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf, menyatakan pentingnya menjaga kerukunan dan persatuan di tengah masyarakat selama masa pergantian pemerintahan ini. Pihaknya juga mengajak kepada seluruh elemen masyarakat agar bersama-sama menjaga suasana yang damai agar proses transisi kepemerintahan berjalan dengan baik.
Dukungan dari berbagai kalangan ini diharapkan mampu meredam potensi ketegangan di lapangan, khususnya dari pihak-pihak yang tidak puas dengan hasil Pemilu. Konsensus para tokoh bangsa ini mencerminkan kesadaran bersama bahwa stabilitas nasional merupakan faktor kunci dalam keberhasilan transisi pemerintahan. Meski persiapan telah dilakukan dengan baik, ancaman terhadap stabilitas keamanan tetap menjadi perhatian. Sebagai negara demokrasi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia sering kali menghadapi tantangan dari kelompok-kelompok yang berusaha memanfaatkan momen transisi kekuasaan untuk kepentingan tertentu.
Dalam hal ini, operasi pengamanan dengan sandi “Operasi Mantap Brata” menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan selama pelantikan. Menurut informasi dari pihak kepolisian, personel yang diturunkan telah dilatih khusus untuk menghadapi berbagai skenario yang mungkin terjadi. Apel dan simulasi yang dilakukan di Mako Brimob menjadi salah satu bentuk persiapan intensif tersebut.
Keberhasilan pengamanan tidak hanya bergantung pada aparat, tetapi juga pada partisipasi masyarakat. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan bahwa pihaknya mengajak kepada seluruh elemen masyarakat untuk turut serta menjaga ketertiban karena partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan mendukung jalannya pelantikan sangat penting. Pihaknya juga berharap masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak benar.
Dalam hal ini, penting bagi masyarakat untuk tetap waspada terhadap penyebaran berita hoaks atau provokasi yang dapat memicu kerusuhan. Dukungan terhadap upaya penegakan hukum menjadi elemen penting dalam menjaga pelaksanaan pelantikan yang aman dan damai.
Salah satu potensi gangguan yang diantisipasi adalah aksi massa dari kelompok yang tidak puas dengan hasil Pemilu. Berdasarkan pengalaman masa lalu, pelantikan presiden sering kali diwarnai oleh aksi demonstrasi yang melibatkan ribuan orang. Simulasi pembubaran massa oleh Detasemen Turangga menunjukkan bahwa Polri telah siap menghadapi situasi ini dengan cara yang profesional dan proporsional.
Dengan kesiapan aparat keamanan serta dukungan dari berbagai kalangan, diharapkan pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden dapat berjalan dengan aman dan lancar. Stabilitas keamanan dalam momentum politik seperti ini menjadi simbol kedewasaan demokrasi Indonesia yang terus berkembang.
Kesuksesan pelantikan yang damai juga akan menjadi awal yang baik bagi pemerintahan baru dalam mengatasi berbagai tantangan ke depan, baik di bidang ekonomi, politik, maupun sosial. Masyarakat menaruh harapan besar pada pemerintahan yang baru untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih baik.
Sekretaris Jenderal Jaringan Kemandirian Nasional (Jaman), Hadi Mustafa mengatakan transisi pemerintahan ini sebagai kesempatan bagi Indonesia untuk menunjukkan kedewasaan dalam berbangsa, transisi pemeirntahan harus menjadi momen penuh persatuan guna wujudkan transisi kepemrintahan yang berjalan dengan aman dan lancer.
Dengan segala persiapan dan antisipasi yang telah dilakukan, optimisme terhadap proses pelantikan yang aman dan damai semakin tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia, sebagai negara demokrasi, mampu menjalani transisi pemerintahan dengan matang dan bertanggung jawab.
)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan