Oleh : Ridwan Putra Khalan )*
Pemerintah tengah mengintensifkan langkah-langkah pencegahan terhadap penyebaran radikalisme dan intoleransi menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024. Upaya ini merupakan bagian dari strategi komprehensif untuk memastikan keamanan dan stabilitas selama proses demokrasi berlangsung.
Dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat dan aparat keamanan, pemerintah bertekad untuk menjamin bahwa Pilkada berjalan damai dan terhindar dari gangguan yang dapat mengancam persatuan dan kedamaian di tingkat lokal. Langkah-langkah ini diharapkan mampu memberikan perlindungan maksimal bagi proses demokrasi yang transparan dan berkesinambungan.
Pada sebuah acara yang digagas oleh Dulur Banaspati di Klaten, dilaksanakan kumpul bareng sekaligus deklarasi Pilkada damai. Kepala Desa Troketon, Sunaryo, menjelaskan tujuan utama dari acara ini adalah menyasar generasi muda agar tidak terjerumus ke dalam paham radikalisme dan intoleransi menjelang Pilkada 2024.
Sunaryo menekankan bahwa Ormas memiliki kewajiban untuk berpartisipasi di tengah masyarakat. Dalam konteks ini, Dulur Banaspati berperan penting dalam mengedukasi generasi muda tentang bahaya radikalisme. Acara ini diharapkan bisa meningkatkan wawasan para pemuda mengenai perbedaan antara kritik yang konstruktif dan hujatan yang destruktif. Menurutnya, penting bagi masyarakat untuk memahami aturan yang ada agar terhindar dari masalah hukum.
Generasi muda sering kali menjadi target utama propaganda radikal. Oleh karena itu, mereka perlu diberi pemahaman yang jelas mengenai cara membedakan informasi yang benar dari yang menyesatkan. Sunaryo menegaskan pentingnya bagi pemuda untuk tidak menelan mentah-mentah informasi yang mereka terima, melainkan meminta pendapat dari pihak yang berkompeten dan ahli dalam bidangnya.
Kerjasama antara elemen masyarakat di Jawa Tengah sangat diperlukan untuk menciptakan situasi yang kondusif sebelum, selama, dan setelah Pilkada 2024. Hal ini akan membantu mencegah tumbuh kembangnya radikalisme yang bisa merusak keharmonisan sosial.
Polda Sulawesi Tengah juga mengambil langkah signifikan dalam mencegah radikalisme. Operasi Madago Raya kembali diperpanjang hingga 30 September 2024. Operasi ini melibatkan 253 personel, terdiri dari 238 personel Polda dan 15 personel TNI, dengan fokus pada kegiatan preventif dan preemtif untuk mencegah radikalisme dan intoleransi di wilayah tersebut.
Kabid Humas Polda Sulteng, Kombes Pol. Djoko Wienartono, menjelaskan operasi ini bertujuan untuk mencegah tumbuh kembangnya paham radikalisme di Sulawesi Tengah. Kerjasama antara TNI dan Polri, diharapkan dapat menciptakan situasi yang aman dan kondusif, khususnya menjelang Pilkada 2024.
Diskominfo Kepulauan Bangka Belitung (Babel) juga tidak tinggal diam. Mereka mengawasi secara ketat berita dan konten hoaks di ruang digital. Kepala Diskominfo Kepulauan Babel, Sudarman, menekankan bahwa pengawasan ini sangat penting untuk menjaga kondusifitas selama Pilkada. Informasi hoaks tidak hanya mengganggu stabilitas tetapi juga berpotensi memecah belah masyarakat.
Sudarman menambahkan bahwa pelaku penyebaran informasi hoaks dapat dikenai sanksi berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Diskominfo sudah melakukan pengawasan meski belum memasuki masa kampanye dan akan segera berkoordinasi dengan Bawaslu untuk mengoptimalkan pengawasan.
Sudarman mengimbau masyarakat untuk berhati-hati dalam menggunakan dan menyebarluaskan informasi di ruang digital. Informasi yang merugikan diri sendiri dan masyarakat serta mengganggu ketertiban umum sebaiknya tidak diteruskan. Dia menegaskan bahwa berita bohong dan narasi radikal bisa memecah persatuan dan kerukunan masyarakat.
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) juga aktif dalam mengamankan wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) dari ancaman radikal terorisme. BNPT mensinergikan aparatur pemerintah dan pengelola fasilitas publik di Kalimantan Timur untuk memperkuat sistem pengamanan jelang peringatan HUT ke-79 RI.
Kasubdit Pengamanan Lingkungan BNPT, Kolonel Laut Setyo Pranowo, menekankan pentingnya sinergi untuk mencegah radikal terorisme. Sinergi ini diharapkan dapat meningkatkan keamanan tidak hanya di IKN tetapi juga di wilayah penyangga.
Kepala Badan Intelijen Daerah Kaltim, Brigjen TNI Aldrin Ali Bahasoan, menyatakan bahwa kegiatan ini menjadi wadah untuk berbagi data dan menganalisa ancaman secara terpadu.
Sepanjang tahun 2023, BNPT telah melakukan sosialisasi dan asesmen di berbagai fasilitas publik, menunjukkan komitmen untuk mengamankan wilayah dari ancaman terorisme. Dengan koordinasi yang baik antara BNPT, BIN, Kesbangpol, Polda, dan pengelola fasilitas publik, diharapkan keamanan wilayah Kalimantan Timur dapat terjaga dengan baik.
Upaya pemerintah dan berbagai elemen masyarakat dalam mencegah paham radikalisme dan intoleransi menjelang Pilkada 2024 sangat penting. Dengan kerjasama yang baik antara Ormas, institusi pemerintah, dan masyarakat, kita bisa menciptakan situasi yang aman dan kondusif.
Mengoptimalkan pengawasan di ruang digital, memperpanjang operasi preventif, dan meningkatkan sinergi di wilayah penyangga adalah langkah-langkah konkret yang perlu terus dilakukan.
Mari kita bersama-sama menjaga kedamaian dan stabilitas menjelang Pilkada 2024. Dengan memahami dan mencegah paham radikalisme, kita turut berkontribusi dalam menciptakan demokrasi yang sehat dan masyarakat yang harmonis.
)* Penulis adalah kontributor Ruang Baca Nusantara
