Oleh: Ahmad Gani Surya )*
Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen yang kuat dalam memberantas judi online atau yang lebih dikenal dengan istilah judol. Langkah preventif yang diambil oleh pemerintah menunjukkan keseriusan dalam mengatasi masalah ini, yang telah meresahkan banyak kalangan, terutama masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah.
Meningkatnya jumlah pemain judi online yang terlibat dalam kegiatan ilegal ini, yang mencakup individu dengan berbagai latar belakang, semakin memicu kekhawatiran pemerintah untuk segera bertindak.
Sebagai bagian dari langkah nyata, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah memblokir lebih dari 300 ribu konten yang terkait dengan judi online. Pada periode antara 20 Oktober hingga 18 November 2024, pemerintah berhasil menutup sejumlah platform judi online, baik yang berada pada situs web, platform media sosial seperti Meta dan X, maupun aplikasi berbagi file seperti Google dan Telegram.
Upaya pemblokiran ini dilakukan sebagai bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan ruang digital Indonesia tetap sehat dan bebas dari aktivitas ilegal.
Kementerian Komunikasi dan Digital, yang dipimpin oleh Meutya Hafid, bekerja sama dengan berbagai lembaga terkait, seperti Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), untuk melakukan pemblokiran dan pengawasan terhadap aktivitas judi online.
Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, Prita Laura, pemberantasan judi online menjadi salah satu prioritas pemerintah, yang bertujuan untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi serta melindungi generasi muda dari dampak negatif perjudian daring.
Langkah yang diambil oleh pemerintah tidak hanya terbatas pada pemblokiran situs-situs judi online, tetapi juga mencakup penguatan pengawasan internal di lembaga pemerintah. Menteri Komunikasi dan Digital telah menegaskan komitmennya untuk menambah personel pengawas guna memastikan bahwa pejabat-pejabat di dalam kementerian tidak terlibat dalam praktik perjudian ilegal. Ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga integritas dan membangun rasa cinta tanah air di kalangan pegawai kementerian.
Pemerintah juga telah mengidentifikasi sejumlah sektor yang berperan penting dalam transaksi judi online, seperti sektor perbankan dan penyedia layanan e-wallet. Di tengah upaya pembersihan ruang digital, pemerintah telah bekerja sama dengan Bank Indonesia serta lembaga keuangan lainnya untuk menutup rekening-rekening yang digunakan untuk transaksi judi online.
Sektor perbankan, termasuk bank besar seperti BCA, BRI, dan Mandiri, ditemukan terlibat dalam transaksi judi daring. Dalam hal ini, pemerintah mendesak semua pihak, termasuk penyedia layanan keuangan, untuk meningkatkan pengawasan terhadap transaksi yang mencurigakan.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Budi Gunawan mengungkapkan bahwa nilai transaksi judi online di Indonesia pada tahun 2024 telah mencapai angka yang sangat besar, yaitu sekitar Rp 900 triliun. Dengan jumlah pemain yang diperkirakan mencapai 8,8 juta orang, termasuk sebagian besar masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah, perjudian online telah menjadi masalah sosial yang semakin meluas.
Dalam beberapa kasus judi online, terdapat juga anggota TNI dan Polri yang terlibat dalam perjudian daring ini, sehingga menambah kompleksitas masalah tersebut.
Pemerintah telah mengambil langkah tegas dengan membentuk satuan tugas lintas kementerian yang melibatkan berbagai instansi untuk menangani masalah ini secara menyeluruh. Satuan tugas ini bertugas untuk menanggulangi perjudian online dengan melakukan pemblokiran konten, penutupan rekening yang digunakan dalam aktivitas ilegal, serta meningkatkan literasi digital di kalangan masyarakat. Upaya ini dianggap penting agar masyarakat, terutama generasi muda, memiliki pemahaman yang lebih baik tentang risiko perjudian online dan dapat menghindarinya.
Di sisi lain, Akademisi Universitas Esa Unggul, Dr. Iswandi, menyatakan bahwa ketegasan Presiden Prabowo dalam menangani masalah judi online telah memberikan dampak positif. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah, terutama dalam hal pemblokiran situs judi dan kampanye edukasi, telah membantu masyarakat untuk lebih menyadari bahaya dari judi online. Langkah ini juga sangat penting untuk melindungi generasi muda dari kecanduan judi yang dapat merusak kehidupan mereka, baik secara finansial maupun moral.
Dalam pandangan Iswandi, ketegasan ini merupakan bentuk kepemimpinan yang kuat dan bertanggung jawab. Di bawah arahan Presiden Prabowo, pemerintah telah berhasil menunjukkan langkah-langkah preventif yang efektif dalam membatasi penyebaran judi online. Melalui pemblokiran situs dan aplikasi judi serta peningkatan literasi digital, pemerintah berharap dapat meminimalkan dampak negatif perjudian online dan menciptakan ruang digital yang lebih aman dan beretika.
Secara keseluruhan, langkah preventif yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalam memberantas judi online menunjukkan komitmen yang kuat untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi negara.
Pemblokiran situs, penutupan rekening, serta peningkatan literasi digital adalah bagian dari strategi yang komprehensif dan terkoordinasi yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi masalah judi online. Dengan upaya yang berkelanjutan dan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat, diharapkan Indonesia dapat bebas dari praktik perjudian daring yang merugikan ini.
)* Penulis adalah kontributor Forum Indonesia Emas