Oleh: Annisa Rahimah )*
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menjadi sorotan berbagai pihak, terutama terkait komitmennya dalam upaya memberantas korupsi di Indonesia. Sebagai negara yang masih menghadapi tantangan serius dalam memberantas korupsi, komitmen yang disampaikan Presiden Prabowo memberikan harapan baru bagi banyak pihak, termasuk para pengamat, tokoh masyarakat, dan lembaga antikorupsi.
Pidato dan pernyataan Presiden Prabowo sejak pelantikannya menunjukkan sikap optimisme terhadap peningkatan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia. Hal ini menuai apresiasi dari berbagai kalangan yang mengharapkan terjadinya perubahan signifikan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.
Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Yudi Purnomo Harahap, menyatakan pihaknya menilai Presiden Prabowo tegas mengemukakan rencana untuk memperbaiki sistem guna menghindari kebocoran anggaran dan menerapkan digitalisasi untuk mengurangi potensi kolusi. Yudi juga menyoroti tekad Presiden Prabowo untuk memberikan keteladanan dalam kepemimpinan, terutama dalam upaya pencegahan korupsi. Yudi yakin IPK Indonesia dapat meningkat hingga mencapai skor 45 jika Presiden Prabowo dan kabinetnya konsisten dalam menjalankan program pemberantasan korupsi secara bersungguh-sungguh.
Pakar Hukum Tata Negara, Mahfud MD, mengatakan pihaknya melihat Presiden Prabowo berada pada posisi yang tepat untuk mengambil langkah-langkah tegas memberantas korupsi karena segala kewenangan kini berada di tangannya. Mahfud yakin Presiden Prabowo pada akhirnya akan mengambil kebijakan yang memuaskan kebutuhan rakyat dalam hal tata politik dan tata hukum yang benar. Menurutnya, langkah awal yang perlu dilakukan adalah memperkuat lembaga-lembaga penegak hukum agar upaya pemberantasan korupsi dapat berjalan lebih efektif.
Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, juga berharap Presiden Prabowo dapat mewujudkan komitmennya untuk memberantas korupsi di semua level pemerintahan, mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Tessa optimis terhadap penguatan institusi KPK di bawah pemerintahan yang baru ini, dengan harapan agar lembaga tersebut tetap menjadi garda terdepan dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
Komitmen Presiden Prabowo dalam memberantas korupsi juga tercermin dalam pidato-pidato dan pernyataannya sejak masa kampanye hingga pelantikannya sebagai presiden. Dalam pidato pertamanya usai dilantik, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya pemberantasan korupsi dan penyelewengan dana yang selama ini masih menjadi ancaman besar bagi negara. Ia juga menyebutkan bahwa kebocoran anggaran harus diatasi dengan tekad yang kuat dan transparansi, serta menyarankan agar setiap elemen masyarakat, mulai dari ulama, akademisi, hingga pengusaha, turut berperan aktif dalam upaya tersebut.
Presiden Prabowo tidak hanya berbicara tentang upaya pencegahan korupsi, tetapi juga mengambil sikap keras terhadap penindakan para pelaku korupsi. Komitmen untuk menjatuhkan sanksi berat bagi para koruptor, termasuk upaya pemiskinan dan hukuman penjara sangat tegas. Sikap ini penting untuk memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi, sehingga bisa menciptakan iklim pemerintahan yang lebih bersih dan transparan.
Selain dukungan dari para pengamat dan tokoh masyarakat, beberapa lembaga juga menyuarakan optimisme terhadap pemerintahan Presiden Prabowo. Mereka berharap agar langkah-langkah yang telah dicanangkan dapat diterapkan secara nyata di lapangan. Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) menilai Presiden Prabowo memiliki peluang untuk membawa perubahan besar dalam hal pemberantasan korupsi jika didukung oleh perangkat hukum dan kebijakan yang memadai. Mereka berharap agar proses pembahasan Undang-Undang Perampasan Aset yang masih tertunda dapat segera diselesaikan untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
Pemerintahan Presiden Prabowo akan menghindari praktik-praktik political trade-off yang dapat menghambat upaya pemberantasan korupsi. Hal ini diharapkan dapat memperkuat lembaga-lembaga penegak hukum seperti KPK, sehingga tidak ada intervensi dalam penegakan hukum. Dengan demikian, proses hukum dapat berjalan secara independen dan transparan, menciptakan kepercayaan publik terhadap komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi.
Pemilihan calon pimpinan KPK yang sedang berlangsung diharapkan dapat menghasilkan pemimpin yang berintegritas. KPK memerlukan dukungan penuh dari pemerintah agar dapat bekerja secara independen dan profesional dalam menjalankan tugasnya. Optimisme yang tinggi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo mengisyaratkan bahwa KPK dapat semakin kuat dalam memberantas korupsi jika mendapatkan dukungan politik dan kebijakan yang memadai.
Optimisme dan apresiasi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo dalam upaya memberantas korupsi terus mengalir dari berbagai kalangan. Mereka menilai bahwa langkah-langkah yang diambil oleh Presiden Prabowo, baik dalam hal pencegahan, penindakan, maupun keterlibatan masyarakat, merupakan sinyal positif untuk masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia.
Pemerintahan Presiden Prabowo diharapkan dapat bekerja keras untuk memenuhi ekspektasi masyarakat dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. Jika upaya ini berhasil, Indonesia bukan hanya dapat meningkatkan IPK-nya, tetapi juga dapat menciptakan sistem pemerintahan yang lebih transparan dan adil bagi seluruh rakyat. Pemberantasan korupsi yang efektif akan menjadi tonggak penting dalam mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan berdaya saing di kancah global.
)* Kontributor Forum Literasi Sulawesi Selatan