Oleh: Loa Murib )*
Pemerataan pembangunan di Papua terus menjadi salah satu prioritas utama pemerintah Indonesia. Komitmen ini tercermin dalam berbagai kebijakan dan langkah konkret yang diambil selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pembangunan di wilayah ini bukan hanya soal infrastruktur, melainkan juga tentang meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua secara menyeluruh, terutama di daerah-daerah yang selama ini tertinggal.
Presiden Jokowi dengan tegas menyatakan bahwa pembangunan di Papua harus terus dikawal oleh aparat keamanan, seperti TNI dan Polri. Instruksi ini bukan tanpa alasan, mengingat kondisi keamanan di beberapa wilayah Papua yang masih rentan konflik. Daerah seperti Nduga dan Wamena, misalnya, kerap menjadi lokasi bentrokan antara kelompok bersenjata dan aparat keamanan. Oleh karena itu, pengawalan ketat dari TNI dan Polri dalam setiap kegiatan pembangunan dianggap sebagai langkah penting untuk memastikan kelancaran pembangunan serta keamanan para pekerja di lapangan.
Dalam keterangan yang disampaikan di Istana Merdeka, Presiden Jokowi menekankan pentingnya pengawalan ketat, baik untuk infrastruktur jalan, jembatan, maupun kendaraan pengangkut logistik. Ini adalah langkah preventif agar insiden penyanderaan seperti yang dialami oleh pilot Susi Air, Phillip Mark Mehrtens, tidak terulang kembali. Kejadian tersebut mengingatkan kita akan kompleksitas kondisi keamanan di Papua yang memerlukan perhatian khusus agar proses pembangunan tidak terganggu.
Pembangunan di Papua menjadi prioritas nasional sejak awal pemerintahan Presiden Jokowi. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, pemerintah terus berupaya meningkatkan alokasi anggaran dan memprioritaskan Papua dalam setiap agenda pembangunan nasional. Hal ini diakui oleh berbagai pihak, termasuk DPR RI. Anggota Komisi IV DPR RI, Sulaeman L. Hamzah, menegaskan bahwa pembangunan Papua menjadi fokus utama selama satu dekade terakhir.
Langkah pemerintah ini tidak hanya terbatas pada pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Salah satu kebijakan yang menjadi tonggak penting adalah Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Kebijakan ini diharapkan mampu memberikan dampak positif yang lebih besar bagi masyarakat, terutama dalam mempercepat peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Papua.
Sulaeman menyatakan bahwa kesejahteraan masyarakat asli Papua harus tetap menjadi fokus utama pemerintah, baik di masa kini maupun di masa yang akan datang. Pemerintah terus memperkuat sinergi antar-kementerian dan lembaga untuk memastikan program-program yang dirancang mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pendidikan di Papua. Ini adalah langkah yang penting untuk mengoptimalkan potensi sumber daya alam yang melimpah di Papua dan memberdayakan masyarakat setempat.
Pengawalan ketat oleh aparat keamanan bukan hanya soal menjaga keselamatan pekerja, tetapi juga sebagai upaya untuk menciptakan stabilitas di daerah-daerah yang sering dilanda konflik. Kondisi di Papua yang kerap kali dipengaruhi oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) membuat pemerintah harus berhati-hati dalam melaksanakan pembangunan. Di beberapa wilayah, ancaman dari kelompok separatis masih nyata, dan pemerintah tidak dapat menutup mata terhadap potensi gangguan keamanan.
Kasus penyanderaan Phillip Mark Mehrtens menjadi salah satu contoh betapa rentannya situasi di Papua. Meski akhirnya berhasil diselamatkan setelah disandera selama 1,5 tahun, peristiwa ini menjadi pengingat akan pentingnya pendekatan keamanan yang lebih sistematis. Pemerintah, melalui Satgas Operasi Damai Cartenz, mengedepankan pendekatan soft approach dalam menangani kasus ini. Upaya dialog dan mediasi diutamakan untuk menyelamatkan sandera tanpa memicu kekerasan yang lebih luas.
Presiden Jokowi menekankan bahwa setiap proses pembangunan, termasuk transportasi logistik, harus dikawal dengan ketat oleh TNI dan Polri. Hal ini diharapkan dapat mencegah potensi gangguan dari kelompok-kelompok yang berusaha menghambat pembangunan di Papua. Dengan demikian, proses pembangunan infrastruktur bisa berjalan lancar dan masyarakat setempat dapat segera merasakan manfaat dari program-program yang dicanangkan pemerintah.
Komitmen pemerintah untuk membangun Papua juga mendapat apresiasi dari komunitas internasional. Dalam dialog dengan media Australia, SBS dan Voice Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) kembali menegaskan komitmen Indonesia untuk mempercepat pembangunan di Papua. Deputi Bidang Koordinasi Dalam Negeri Kemenko Polhukam, Mayjen TNI Heri Wiranto, menekankan bahwa Papua akan terus menjadi prioritas dalam agenda pembangunan nasional.
Langkah pemerintah ini tidak hanya berdampak pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dialog dengan media internasional ini juga menjadi platform untuk mengklarifikasi isu-isu yang sering disalahpahami oleh dunia luar, seperti soal kebebasan pers di Papua. Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa tidak ada pembatasan bagi media asing untuk meliput di Papua, selama mengikuti aturan yang berlaku.
Pemerintah telah menunjukkan komitmennya untuk membangun Papua secara merata. Meski banyak tantangan yang dihadapi, termasuk soal keamanan dan kondisi geografis yang sulit, upaya yang dilakukan oleh pemerintah sejauh ini patut diapresiasi. Presiden Jokowi dan para pemangku kepentingan terus berupaya memastikan bahwa pembangunan di Papua tidak hanya menghasilkan infrastruktur fisik, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua.
Ke depan, diharapkan pemerintahan selanjutnya dapat melanjutkan program-program yang telah dirintis. Pembangunan di Papua bukan hanya soal memenuhi janji politik, tetapi juga soal mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Papua, dengan segala potensi alamnya, memiliki peluang besar untuk tumbuh menjadi wilayah yang sejahtera dan berdaya saing tinggi di masa depan.
)* Penulis adalah Mahasiswa Papua di Surabaya