JAKARTA – Peringatan Hari Pahlawan menjadi momentum untuk memperkuat komitmen pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Tanah Papua. Semangat perjuangan para pahlawan tidak hanya diwujudkan melalui penghormatan terhadap sejarah, tetapi juga melalui upaya menghadirkan pembangunan yang memberikan kesempatan, perlindungan, dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menekankan bahwa pembangunan Papua perlu mengedepankan pendekatan geokultural, multiaktor, dan kodeterminatif. Pendekatan tersebut dinilai penting agar kebijakan pemerintah selaras dengan keragaman budaya, karakteristik geografis, serta kebutuhan masyarakat setempat.
Ribka Haluk mengatakan, perdamaian merupakan harapan mendasar masyarakat Papua yang harus menjadi perhatian dalam setiap agenda pembangunan. Karena itu, peningkatan kesejahteraan perlu berjalan beriringan dengan upaya menciptakan rasa aman dan kehidupan masyarakat yang bermartabat.
“Masyarakat Papua menginginkan ada perdamaian,” ujar Ribka.
Menurutnya, pembangunan Papua memerlukan pemahaman terhadap kondisi sosial budaya yang beragam. Perbedaan suku, bahasa, adat istiadat, dan struktur sosial perlu menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan agar program pemerintah dapat diterima serta memberikan manfaat sesuai kebutuhan masyarakat.
Selain faktor budaya, kondisi geografis Papua juga membutuhkan strategi pembangunan yang adaptif. Karakteristik wilayah pegunungan, pesisir, kepulauan, perkotaan, hingga perbatasan memiliki tantangan berbeda, terutama dalam hal konektivitas, distribusi logistik, transportasi, dan akses pelayanan publik.
Ribka juga menyoroti pentingnya keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam proses pembangunan. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI-Polri, tokoh adat, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat perlu membangun sinergi agar setiap sektor memiliki kontribusi yang saling melengkapi.
“Kalau ini semua sudah terjadi, semua merasa bahwa sudah terwadahi, ada peran, ada kontribusi dari masing-masing sektor atau masing-masing stakeholders,” tegas Ribka.
Kolaborasi tersebut perlu didukung kesinambungan antara perencanaan dan pelaksanaan program. Aspirasi masyarakat yang telah dihimpun dalam proses perencanaan harus menjadi acuan sehingga kebijakan yang direalisasikan tetap sesuai dengan kebutuhan daerah.
Dalam konteks tersebut, penguatan otonomi khusus (Otsus) Papua juga menjadi instrumen penting untuk mempercepat pemerataan pembangunan. Koordinasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah diperlukan agar kebijakan afirmasi berjalan selaras serta kewenangan daerah dapat dimanfaatkan secara optimal.
“Bagaimana kita memberikan visi kepada daerah, kewenangannya sudah ada, kemudian bagaimana pemanfaatannya, semua kembali pada Pemda. Ini menjadi titik pertama untuk perubahan pembangunan,” pungkas Ribka.
Semangat Hari Pahlawan dengan demikian dapat diterjemahkan melalui pembangunan yang menghargai keberagaman dan membuka ruang partisipasi masyarakat. Melalui pendekatan yang inklusif, kolaborasi lintas sektor, serta penguatan Otsus, pembangunan Papua diharapkan semakin berkelanjutan dan mampu menghadirkan perdamaian serta kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. (*)
