JAKARTA – Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadirkan sejumlah kebijakan strategis yang dinilai memperkuat fondasi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dari ketahanan ekonomi, penguatan bantuan sosial, ketahanan pangan, serta pemerataan pendidikan di tengah tekanan global.
Pengamat Politik Adi Prayitno menilai berbagai program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran telah memperoleh respons positif dari masyarakat, terutama kebijakan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar.
“Kalau dari data Parameter kan kemarin ada sekitar 65% masyarakat yang menyatakan puas terkait dengan dua tahun pemerintahan Pak Prabowo-Gibran,” ujar Adi dalam sebuah dialog di stasiun televisi swasta.
Menurutnya, bantuan sosial, pemberantasan korupsi, ketahanan pangan, dan Sekolah Rakyat menjadi sejumlah faktor yang memengaruhi penilaian masyarakat terhadap pemerintah.
“Ini adalah variabel-variabel kunci yang dirasakan secara signifikan per hari ini oleh masyarakat,” jelasnya.
Adi menambahkan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) berpotensi memperluas manfaat pembangunan melalui penguatan aktivitas ekonomi masyarakat.
“Tapi yang paling penting kan ekosistem ekonomi rakyat di bawah itu berdenyut, UMKM terbantu, kemudian petani-petani itu misalnya sayur-mayur, kemudian ekonomi kreatif itu kan kemudian semakin terbantu secara signifikan,” ungkapnya.
Sementara itu, Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mochammad Firman Hidayat menyoroti ketahanan ekonomi Indonesia menghadapi tekanan perdagangan internasional, konflik geopolitik, dan fenomena El Niño.
“Kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi masih tumbuh di atas 5 persen, ini relatif jauh lebih baik dibandingkan dengan banyak negara,” kata Firman.
Ia menjelaskan, pemerintah juga menyiapkan penguatan disiplin fiskal, deregulasi investasi, dan digitalisasi perlindungan sosial untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ekonomi.
“Dengan digitalisasi Perlinsos, semua orang bebas mendaftarkan diri melalui aplikasi tersebut,” jelasnya.
Firman menekankan pentingnya kepastian hukum untuk meningkatkan kepercayaan investor dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.
“Untuk bisa meningkatkan peran swasta kita harus bisa memberikan kepastian hukum dan meningkatkan confidence mereka,” tegasnya.
Di sisi lain, Pengamat Ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Abra Talattovmengakui ketahanan pertumbuhan ekonomi nasional yang didukung investasi swasta dan belanja pemerintah.
“Kalau dari sisi indikator makro ekonomi, memang kita harus akui bahwa kecenderungan pertumbuhan ekonomi kita memang masih relatif kuat,” ujar Abra.
Kebijakan penurunan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen dan penguatan cadangan beras pemerintah menurutnya sebagai langkah mendukung sektor pertanian.
“Dengan pemerintah sampai sejauh ini masih komitmen untuk tidak menaikkan harga BBM subsidi, itu saya pikir menjadi langkah nyata untuk menjaga inflasi kita tetap terkendali,” jelasnya.
